GOWA, BERITA-SULSEL.COM — Pemerintah Kabupaten Gowa terus mematangkan langkah untuk meningkatkan kualitas pengelolaan data daerah. Melalui Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (DiskominfoSP), mereka menggelar Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) tahun 2026. Kegiatan strategis ini berlangsung secara hybrid di Peace Room Kantor Bupati Gowa pada Senin (13/7).

Kepala Dinas KominfoSP Kabupaten Gowa, Emy Pratiwi Luthfy, menjelaskan bahwa agenda ini merupakan bagian dari pembinaan rutin oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Langkah ini bertujuan agar seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mampu menyediakan data statistik yang berkualitas, baik untuk kebutuhan internal pemerintah maupun konsumsi masyarakat.

“Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi kami. Kami ingin memastikan data sektoral dari setiap OPD semakin berkualitas, akurat, dan sesuai kaidah statistik. Oleh karena itu, kita meninjau ulang seluruh proses pengelolaan data, mulai dari mekanisme pengumpulan hingga publikasi,” ujar Emy.

Selanjutnya, Emy menambahkan bahwa kehadiran BPS Kabupaten Barru sebagai tim penilai eksternal membawa dampak positif. Tim penilai memberikan banyak masukan konstruktif yang akan menjadi acuan utama dalam menyempurnakan tata kelola data di Kabupaten Gowa.

Apresiasi Komitmen OPD

Di tempat yang sama, Emy juga mengapresiasi komitmen seluruh OPD yang menjadi lokus penilaian tahun ini. Perwakilan dinas menghadiri langsung proses evaluasi sehingga mereka bisa memahami koreksi dan rekomendasi dari tim penilai secara detail.

“Kami sangat mengapresiasi dinas-dinas yang hadir. Mereka mendengarkan langsung masukan dari tim penilai. Alhasil, mereka mengetahui poin-poin apa saja yang harus segera dilengkapi untuk meningkatkan kualitas data,” kata Emy, yang saat itu didampingi oleh Sekretaris Dinas KominfoSP Gowa, Widiah Restuti Hasan.

Dampak Terhadap Penilaian KemenpanRB

Sementara itu, Fungsional Statistik Muda BPS Kabupaten Gowa sekaligus Penanggung Jawab EPSS, Muh Chalik Mawardi, menegaskan pentingnya standardisasi data. Menurutnya, pembinaan ini memotivasi OPD agar lebih optimal dalam mengelola data.

“Jika pihak OPD menerapkan pengelolaan sesuai standar, maka kualitas data yang bersangkutan otomatis akan semakin baik,” tutur Chalik.

Lebih lanjut, Chalik menjelaskan bahwa nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS) memiliki peran yang sangat krusial. Pasalnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB) menggunakan nilai IPS ini sebagai salah satu indikator utama dalam mengukur keberhasilan reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah daerah.

“Melalui evaluasi ini, kami berharap budaya penyelenggaraan statistik yang berkualitas terus meningkat. Dengan begitu, Pemerintah Kabupaten Gowa bisa melahirkan kebijakan yang berbasis data dan tepat sasaran,” pungkas Chalik.

Sebagai informasi, kegiatan hybrid ini melibatkan tim dari BPS Kabupaten Gowa dan Bappeda Gowa. Selain itu, hadir pula perwakilan dari Dinas Kesehatan serta Dinas Sosial selaku lokus penilaian tahun ini. Untuk mengantisipasi tantangan ke depan, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Dinas Pariwisata juga turut hadir sebagai persiapan untuk menjadi lokus penilaian pada tahun berikutnya.