BONE, BERITA-SULSEL.COM-– Melalui Musyawarah Daerah (Musda) yang digelar di Malino, Sabtu (3/7/21) kemarin, Aswil Adi Tama, resmi dilantik sebagai Ketua DPC Kongres Advokat Indonesia (KAI) Bone menggantikan Andi Asrul Amri.

Ketua DPD KAI, Syamsuddin Nur, mengatakan hal ini telah sesuai prosedur karena pelantikannya serentak dengan DPC lainnya.

“Kan memang kemarin Andi Asrul itu ditunjuk ketua hanya secara lisan, yang tandatangan SK kan DPP, kami berharap Andi Asrul bisa memimpin  Bone, tapi ternyata tidak. Kemarin memang belum ada yang di SK kan, hanya persiapan. Kita coba lakukan pendekatan tapi karena tidak harmonis dan dia lakukan kesalahan-kesalahan yang menurut DPD tidak etis dari segi organisasi dan person, ini soal etika” tutur Syamsuddin.

Syamsuddin mengaku, hubungannya dengan Ketua DPC kurang baik karena beberapa masalah, diantaranya terkait penolakan Andi Asrul menjadi Ketua LBH di Bone. Setelah melalui pertimbangan, Andi Asrul kemudian diberhentikan sepihak dan digantikan oleh rekan sesama pengacaranya, Asrul Adi Tama.

“Kemarin baru penjajakan, Andi Asrul terpeleset, ya kita ganti. Ini sudah sesuai prosedur, andaikan ada SK lalu diganti, itu melanggar anggaran dasar organisasi. Dia melakukan pembangkangan terhadap ketua DPD tapi karena dia masih anggota KAI jadi masih diakomodir sebagai wakil ketua KAI. Kalau mau keberatan, keberatan saja, itu hak dia” lanjutnya.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua DPC KAI Bone, menyayangkan sikap Ketua DPD yang seolah tidak memahami aturan sebuah organisasi. Seharusnya, kalaupun ada pergantian Ketua, pihak DPD memberi kesempatan untuk gelar Muscab dan tidak membawa persoalan pribadi dalam organisasi.

“Saya terpilih itu 2018 harusnya sampai 2023. Mungkin Ketua DPD tersinggung sewaktu dia bawakan SK LBH tapi saya tolak. SK memang tidak pernah diberikan tapi karena saya dipilih, ya saya laksanakan. Bukan organisasi dong kalau main tunjuk, begitukah caranya, otoriter dong” terangnya.

Terkait statusnya sebagai wakil Ketua DPC KAI, Asrul mengaku tidak menerima jabatan itu karena juga tanpa pemberitahuan sebelumnya. Asrul menyayangkan organisasi KAI yang terkesan tidak profesional dalam pembentukan pengurus dan sikap otoriter DPP dalam menentukan kepengurusan di daerah.

“Saya hanya mempersoalkan Muscab yang tidak digelar, kalau untuk kepengurusan KAI, saya juga sudah tidak berminat lagi” tutupnya. (eka)