BONE, BERITA-SULSEL.COM – Masalah sampah memang masalah bersama yang harus mendapat perhatian lebih untuk diselesaikan. Namun kerap kali, sampah ini tak diperhatikan karena dianggap sepele dan bukan prioritas.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bone, Dray Vibrianto, secara khusus mencurahkan kegalauannya tentang sampah saat rapat Komisi III DPRD Bone, Kamis (9/1/25) di ruang komisi yang dipimpin langsung Ketua Komisi III, Indra Jaya.

“DLH itu seperti telkom, PLN, nanti ada kerusakan baru dicari. Sudah 10 tahun masyarakat teriak dan kita juga sampaikan terus dalam rapat apa yang dibutuhkan di DLH, tapi tidak pernah dipedulikan,” ujar Dray.

Alasan keterbatasan anggaran, Dray akui sudah merogoh kocek pribadi hingga Rp40 juta agar petugas DLH bisa terus melayani masyarakat dengan mengutip sampah mereka setiap harinya. Lebih parahnya lagi, saat ini kondisi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah di Desa Passippo membahayakan warga sekitar.

“Sekarang itu di TPA, volume sampah lebih tinggi dari jalan, menunggu waktu saja tidak bisa dibendung lagi nanti. Dampaknya kita lihat bisa merusak pertanian dan menimbulkan gangguan kesehatan bagi warga disana. Selalu kami sampaikan jangan sampai ada masalah kita saling lempar tanggungjawab,” bebernya.

Minimnya armada ditambah minimnya dana operasional menambah lengkap derita para pegawai dan petugas DLH. Beban kerja yang berat diperparah dengan beban psikilogis ketika harus menghadapi makian dan kemarahan masyarakat jika dalam sehari saja sampah mereka tidak diangkut.

“Dalam sehari sampah warga dalam kota itu sampai 60 ton, bayangkan jika tidak diangkut selama 2 hari dan itu yang disalahkan pasti DLH. Efektifnya itu ada 1 armada untuk 3 kelurahan tapi faktanya bahkan ada armada kami yang sudah berusia 30 tahun, lebih banyak mogoknya daripada kerjanya,” keluh Dray.

Mendengar curhatan Kadis DLH, Ketua Komisi III, Indra Jaya, langsung jadwalkan kunjungan ke TPA Desa Passippo, Senin (13/1/25), nanti. Menurutnya ini hal urgen yang harus segera diatasi karena merupakan pelayanan dasar bagi masyarakat Bone.

“Saya mau kita kunjungan kesana Senin ini. Kita mau lihat kondisinya jangan sampai nanti jadi bom waktu, apalagi ada sanksi hukumnya. Kami tidak janji tapi akan beri perhatian khusus pada DLH. Saya juga akan tagih janji pemda untuk CSR mobil untuk DLH, itu ada notulennya itu,” tegas Indra.

Tentang talud di area TPA, Dray berujar bahwa itu membutuhkan dana sekitar Rp700 juta. Dray berharap DPRD Bone merespon dengan serius karena dampak yang ditimbulkan juga serius jika diabaikan.

“Mau darimanapun anggarannya yang penting masalah ini bisa selesai, jangan nanti sudah parah baru kita semua saling tunjuk,” tambah Dray.

Keterbatasan anggaran yang sering didengungkan pemerintah Kabupaten Bone tiap kali ada keluhan masyarakat entah itu jalan, jembatan, talud dan sebagainya, sepertinya justru berbanding terbalik ketika dengan mudahnya Pemkab gelontorkan dana sebesar Rp5 miliar untuk pembangunan kantor Polres Bone pada 2025 ini. (eka)