BONE, BERITA-SULSEL.COM – Tuntut kejelasan anggaran apa saja yang di refocusing, DPRD Bone gelar rapat banggar di ruang rapat Badan Anggaran (Banggar), Rabu (26/3/25) malam. Rapat yang seharusnya membahas tentang hasil refocusing tersebut berubah jadi sharing antar DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) karena rapat tidak memenuhi kuorum.

Berlangsung hingga pukul 00.30 malam, 4 Ketua Komisi yang hadir sebagai anggota Banggar, mendesak TAPD menyerahkan dokumen lembar daerah agar jelas item apa saja yang terkena dampak efisiensi anggaran. Ketua Komisi I DPRD Bone, Rismono Sarlim, menyebut jika pokir anggota DPRD berupa jalan juga ikut di refocusing, Rismono khawatir akan berdampak pada janji politik Bupati dan Wakil Bupati Bone ke depan.

“DPRD melalui pokok-pokok pikirannya melalui resesnya di musrembang semuanya adalah infrastruktur, ternyata ini yang mau dihilangkan. Jadi sekarang apa gunanya bupati dan wakil bupati terpilih kiri kanan sampaikan ini akan dikerjakan, ini ada 100 milyar, ada 30 milyar, 40 milyar, ujung-ujungnya tidak ada, berarti hoax dong,” beber Rismono.

Riamono juga menegaskan tidak ada gunanya bahas refocusing jika tak ada dokumen APBD 2025 yang telah di lembar daerahkan. Bukan tidak setuju dengan refocusing, Rismono mengaku hanya ingin kejelasan program apa saja yang digeser agar nantinya tidak jadi bulan-bulanan masyarakat yang telah diserap aspirasinya melalui musrembang.

“Kami tidak tahu titiknya dimana karena tidak ada dokumen sampai detik ini. Jadi ngapain kita bicara refocusing, mau dibandingkan dengan apa,” tegasnya.

Hal senada juga disampaikan Ketua Komisi IV, Andi Muhammad Salam atau yang akrab disapa Lilo AK. Hasil musrembang, kata Lilo, semuanya adalah program prioritas yang seharusnya tidak di refocusing.

“Jangan terlupakan mandatory spending 28 persen infrastruktur. Program yang ada di PU dan PSDA yang sumber anggarannya menggunakan DAU earmarking, atas perintah Inpres nomor 1, nomor 2 dan keputusan bersama, itu refocusing, tetapi hasil refocusing itu peruntukannya jelas. Seluruh program yang diusulkan di musrembang itu prioritas pemerintah daerah dan itu semua bersinergi serta sejalan,” terang Lilo.

Sebanyak 9 anggota Banggar yang hadir menyatakan sepakat dan patuh pada perintah refocusing demi efisiensi anggaran, namun mereka mendesak pemerintah daerah dalam hal ini TAPD untuk segera menyerahkan dokumen agar jelas anggaran apa saja yang di refocusing.

“Kita ingin kejelasan apa saja yang di refocusing, contoh misalnya perjalanan dinas, jangan sampai kita sudah berapa kali lakukan perjalanan dinas tapi ternyata kena refocusing juga, siapa yang mau bayarkan,” kata Andi Idris Rahman, Ketua Komisi II DPRD Bone.

Menyikapi rasa penasaran anggota Banggar, Kabid Anggaran, Idrus, menjawab bahwa saat ini TAPD tidak bisa menyampaikan OPD mana saja yang anggarannya di refocusing karena OPD masih berproses dalam penginputan data melalui aplikasi.

“Kita masih menunggu OPD selesaikan aplikasinya dan bisa jadi juga terkendala jaringan karena aplikasi ini digunakan seluruh OPD di Indonesia,” ujar Idrus.

Diketahui, rapat Banggar hanya dihadiri 1 unsur pimpinan, yakni Muh. Asrullah, sementara 3 pimpinan lainnya yakni Ketua DPRD Bone, Andi Tenri Walinonong serta wakil Ketua Irwandi Burhan dan Khaerul Amran, memilih absen. (eka)