MAKASSAR, BERITA-SULSEL.COM  – Program seragam sekolah gratis di Makassar mendapat sorotan tajam dari DPRD Kota Makassar. Pasalnya, program tersebut dinilai tidak melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal seperti janji awal Wali Kota.

Ketua Komisi D DPRD Kota Makassar, Ari Ashari Ilham, mendesak Dinas Pendidikan (Disdik) Makassar segera menuntaskan persoalan ini.

“Yang kami pertanyakan bukan soal dasar hukumnya, tapi soal janji yang disampaikan Bapak Wali Kota kepada masyarakat dan UMKM,” tegas Ari, Jumat (01/08).

Awalnya, Pemkot Makassar menjanjikan akan melibatkan 50 UMKM di setiap kecamatan untuk menjahit seragam.

Namun, dalam pelaksanaannya, hanya ada 29 penyedia, di mana sebagian besar bukan UMKM lokal, bahkan ada yang berasal dari luar Makassar.

“Ini menyalahi semangat awal program. Di lapangan, kami temukan beberapa penyedia hanya membeli baju jadi di Pasar Butung, mengganti label, lalu mendistribusikannya. Tidak ada pemberdayaan penjahit lokal sama sekali,” ungkapnya.

Ari juga menyebutkan temuan dari masyarakat bahwa seragam yang dibagikan tidak sesuai spesifikasi. Ia meminta Wali Kota untuk melakukan evaluasi menyeluruh. Jika ditemukan seragam yang tidak sesuai standar, harus ditarik dan diganti.

Mencederai Kepercayaan UMKM

Anggota Komisi D DPRD Kota Makassar, Muchlis Misbah, juga mendesak Wali Kota untuk mengevaluasi program ini.

Menurutnya, ketidaksesuaian antara janji dan pelaksanaan telah mengecewakan banyak pelaku UMKM yang sebelumnya dijaring untuk ikut serta.

“Janji awalnya adalah melibatkan UMKM, tapi faktanya tidak terjadi. Kami mendesak agar program ini dievaluasi ulang agar kembali ke tujuan awal,” kata Muchlis.

Ia menegaskan, evaluasi penting agar program ini benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat lokal dan pelaku usaha kecil.