MAKASSAR, BERITA-SULSEL.COM – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) menunjukkan komitmen kuat untuk memperkuat sistem keuangan daerah.

Hal tersebut mengemuka saat Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Agenda penting ini berlangsung dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Sulsel, Rabu (1/7/2026).

Dalam pidatonya, Andi Sudirman menegaskan bahwa pemerintah provinsi fokus menata kebijakan fiskal agar lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Oleh karena itu, Pemprov Sulsel menyambut baik semua masukan yang datang dari legislatif demi kebaikan publik.

“Kami memandang seluruh masukan DPRD sebagai kemitraan konstruktif. Langkah ini sangat penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin baik dan berdampak langsung bagi masyarakat,” ujar Andi Sudirman.

Selain itu, ia menjelaskan bahwa pemerintah kini memprioritaskan peningkatan kualitas belanja daerah. Langkah strategis ini bertujuan agar alokasi anggaran menjadi lebih produktif dan tepat sasaran. Pemprov Sulsel mengarahkan fokus penguatan tersebut pada beberapa sektor utama, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ketahanan pangan, pengembangan UMKM, serta penciptaan lapangan kerja.

Bukan hanya mengoptimalkan belanja, Pemprov Sulsel juga secara konsisten mendorong peningkatan pendapatan daerah. Mereka mengelola aset secara lebih profesional sekaligus mempercepat digitalisasi sistem birokrasi. Selanjutnya, pemerintah segera menindaklanjuti rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menjamin keberlanjutan mutu keuangan daerah.

“Oleh karena itu, kami terus memperkuat pengawasan internal. Upaya ini memastikan seluruh proses pengelolaan APBD berjalan tertib, patuh terhadap regulasi, dan bebas dari penyimpangan,” tegasnya dengan optimis.

Mendengar penjelasan tersebut, mayoritas fraksi di DPRD Sulsel memberikan respons yang sangat positif. Lintas fraksi menyampaikan apresiasi yang tinggi dan sepakat membawa Ranperda ini ke tahapan pembahasan berikutnya.

Anggota Fraksi Gerindra, Fadel Tauphan Ansar, menyatakan bahwa pihaknya menerima dengan baik penjelasan Gubernur sebagai dasar utama untuk evaluasi lanjutan. Sementara itu, Ahmad Fauzan Guntur dari Fraksi PPP menyoroti dampak nyata Program Multi Years Project (MYP) 2025–2027 yang kini dirasakan langsung oleh warga, khususnya di wilayah Ajatappareng.

Dukungan serupa juga datang dari Ketua Fraksi PKS, Mallarangan Tutu. Ia menilai jawaban eksekutif telah menjawab tuntas substansi pandangan fraksi sehingga pembahasan ini sangat layak untuk berlanjut. Persetujuan ini kemudian mendapat dukungan tambahan dari Fraksi Demokrat, Fraksi Harapan, dan fraksi lainnya.

Kesepakatan lintas fraksi ini merefleksikan kuatnya sinergi antara eksekutif dan legislatif di Sulawesi Selatan. Melalui komitmen bersama ini, kedua lembaga optimis dapat melahirkan kebijakan anggaran yang kredibel serta mampu mendongkrak kesejahteraan masyarakat secara luas.