KEPULAUAN SELAYAR, BERITA-SULSEL.COM – Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Makassar terus memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat di Sulawesi Selatan. Langkah nyata ini terlihat saat BBPOM Makassar menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Advokasi Pengendalian Resistensi Antimikroba (Antimicrobial Resistance / AMR) dan Pencegahan Peredaran Obat Setelan di Kabupaten Kepulauan Selayar, Sabtu (27/6/2026).

Kegiatan strategis ini dihadiri langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Selayar Andi Abdurrahman dan Kepala Dinas Kesehatan Frenky Wijaya. Selain itu, sebanyak 50 peserta dari berbagai lintas sektor seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, hingga para apoteker turut menyukseskan acara tersebut. Kolaborasi ini bertujuan untuk membangun kesadaran bersama dalam menggunakan antibiotik secara bijak.

Ancaman Nyata Silent Pandemic

Kepala BBPOM di Makassar, Yosef Dwi Irwan, menegaskan bahwa AMR merupakan salah satu dari sepuluh ancaman terbesar bagi kesehatan global. Menurutnya, bakteri yang sudah kebal terhadap antibiotik akan membuat infeksi menjadi sangat sulit sembuh.

“Resistensi Antimikroba merupakan silent pandemic yang membunuh dalam keheningan. Jika kita tidak mengendalikannya secara serius, fenomena ini diproyeksikan memicu hingga 10 juta kematian pada tahun 2050,” ujar Yosef.

Selanjutnya, Yosef membeberkan bahwa penggunaan antibiotik yang tidak rasional menjadi pemicu utama kondisi ini. Hal tersebut mencakup pemberian antibiotik tanpa resep dokter di apotek, penggunaan serampangan pada sektor peternakan, hingga pembuangan limbah sisa obat yang sembarangan.

Oleh karena itu, pengendalian AMR memerlukan pendekatan multisektor (one health approach). Sektor kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan harus bergerak bersama karena dampak resistensi ini saling berkaitan.

Tren Positif di Sulawesi Selatan

Berdasarkan data pengawasan tahun 2025, angka apotek yang menyerahkan antibiotik tanpa resep dokter di Sulawesi Selatan sempat menyentuh 90,91 persen. Angka tersebut jauh melampaui rata-rata nasional yang berada di angka 63,75 persen.

Namun, situasi mulai membaik pada Triwulan I 2026. Angka pelanggaran tersebut menurun signifikan menjadi 61,53 persen.

“Penerbitan Surat Edaran Kepala Daerah tentang penggunaan antibiotik dengan bijak pada akhir tahun lalu menjadi faktor utama penurunan ini. Kami tentu berharap Pemkab Kepulauan Selayar segera menerbitkan aturan serupa sebagai komitmen nyata,” tambah Yosef.

Bahaya Fatal Obat Setelan

Selain masalah AMR, Yosef juga menyoroti maraknya peredaran obat setelan di tengah masyarakat. Obat setelan merupakan campuran berbagai jenis obat keras yang dikemas ulang tanpa kejelasan dosis, komposisi, maupun tanggal kedaluwarsa. Pedagang biasanya menjual obat ilegal ini di kios, pasar tradisional, atau secara keliling.

“Ini ancaman serius. Obat setelan biasanya mengandung campuran analgetik, kortikosteroid, hingga antibiotik. Mengonsumsi obat ini secara sembarangan bisa memicu gagal ginjal, kerusakan hati, moon face, hingga kematian,” tegasnya.

Dukungan Penuh Pemkab Selayar

Merespons hal tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, Andi Abdurrahman, menyampaikan apresiasi tinggi terhadap langkah proaktif BBPOM Makassar. Pihaknya berjanji akan mempercepat penerbitan Surat Edaran Bupati guna menekan angka AMR.

Andi juga menginstruksikan seluruh fasilitas pelayanan kefarmasian di Selayar agar memperketat penjualan obat.

“Saya meminta dengan tegas kepada seluruh apotek agar tidak lagi melayani pembelian antibiotik tanpa resep dokter. Jangan lagi ada yang menjual obat setelan,” ucap Andi.

Sebagai penutup, Andi mengajak seluruh tenaga kesehatan dan masyarakat untuk meningkatkan literasi obat. Melalui koordinasi yang kuat, ia optimis Kabupaten Kepulauan Selayar mampu menciptakan generasi yang lebih sehat demi menyongsong Indonesia Emas 2045.