MAKASSAR, BERITA-SULSEL.COM — Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan melayangkan kritik tajam terhadap kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Sulsel. Kritik tersebut mencuat setelah gelombang penolakan ribuan lulusan SMP yang tidak tertampung dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2026/2027.

Para legislator menilai persoalan klasik yang terus berulang ini terjadi akibat lemahnya perencanaan pendidikan di tingkat provinsi. Oleh karena itu, dalam rapat dengar pendapat yang berlangsung di gedung DPRD, para anggota dewan mengevaluasi total kebijakan penerimaan siswa baru tersebut.

Sorotan utama rapat tertuju pada ketimpangan daya tampung sekolah negeri yang tidak sebanding dengan pertumbuhan jumlah lulusan SMP. Berdasarkan data yang terungkap dalam forum tersebut, khusus di Kota Makassar saja, ada sekitar 1.000 siswa yang gagal mendapatkan kursi di SMA maupun SMK negeri. Angka ini berpotensi jauh lebih besar jika menghitung kabupaten dan kota lain di Sulawesi Selatan.

Wakil Ketua Komisi E DPRD Sulsel, Sofyan Syam, menyampaikan keprihatinan mendalam atas kondisi yang menimpa calon peserta didik. Kemudian, ia menegaskan bahwa Dinas Pendidikan seharusnya sudah mengantisipasi masalah ini sejak jauh-jauh hari karena pola kegagalannya selalu sama setiap tahun.

“Ini jumlahnya tidak sedikit, dan terus berulang setiap penerimaan siswa baru. Kami mengingatkan kepada Dinas Pendidikan untuk segera mencarikan solusi konkret,” tegas politisi Partai Golkar tersebut.

Selain itu, Sofyan menyoroti ketidakseimbangan distribusi pendaftar antar-sekolah. Sebagai contoh, beberapa sekolah favorit mengalami lonjakan pendaftar yang melampaui kuota resmi. Sebaliknya, sekolah di wilayah lain justru kekurangan siswa karena sepi peminat.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem zonasi maupun mekanisme seleksi saat ini belum berjalan efektif di lapangan. Akibatnya, penumpukan siswa hanya terjadi di sekolah tertentu tanpa ada pemerataan.

Oleh sebab itu, Komisi E secara resmi mendesak Dinas Pendidikan Sulsel untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem PPDB. Selanjutnya, mereka meminta dinas terkait memperbaiki pola distribusi siswa serta meningkatkan kapasitas daya tampung sekolah.

DPRD juga mendorong pemerintah untuk menyiapkan solusi jangka pendek dan jangka panjang. Untuk jangka pendek, Dinas Pendidikan harus segera mencarikan alternatif penempatan bagi siswa yang tereliminasi, termasuk menjajaki kerja sama dengan sekolah swasta. Sementara itu, untuk solusi jangka panjang, pemerintah provinsi wajib menambah unit sekolah baru (USB) serta ruang kelas baru (RKB).

Pada akhir rapat, Komisi E mengingatkan bahwa hak memperoleh pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara yang wajib dipenuhi oleh pemerintah. Oleh karena itu, kegagalan penampungan siswa ini tidak boleh terjadi lagi pada masa mendatang.