JAKARTA, BERITA-SULSEL.COM — Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI, Prof. dr. Taruna Ikrar, M.Biomed., Ph.D., menggandeng Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) untuk memperkuat kemandirian farmasi nasional.

Langkah strategis ini bertujuan memangkas ketergantungan bahan baku obat impor sekaligus menjamin ketersediaan obat yang aman, bermutu, dan berkhasiat bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Menurut Taruna, IAI memiliki potensi sumber daya manusia yang luar biasa. Oleh karena itu, ratusan ribu apoteker di Indonesia memegang peranan kunci dalam mentransformasi sektor kefarmasian nasional secara menyeluruh.

“Apoteker bukan sekadar profesi yang menyerahkan obat kepada masyarakat. Mereka adalah bagian penting dari kekuatan bangsa, mulai dari penelitian, pengembangan bahan baku, formulasi, produksi, pengendalian mutu, hingga memastikan keamanan obat,” tegas Taruna Ikrar.

Bahkan, ia mengungkapkan bahwa sekitar 70 persen pegawai BPOM berasal dari profesi apoteker. Kesamaan latar belakang keilmuan ini menjadi modal utama untuk mempercepat terwujudnya kemandirian farmasi nasional.

Bahaya Ketergantungan Impor Bahan Baku Obat

Saat ini, Indonesia menghadapi tantangan serius terkait ketahanan kesehatan. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2025, negara ini masih mengimpor sekitar 94 persen bahan baku obat dari luar negeri.

Akibatnya, industri farmasi dalam negeri menjadi sangat rentan terhadap gejolak geopolitik dan gangguan rantai pasok global. Oleh sebab itu, BPOM gencar mendorong riset bahan baku lokal serta merangsang hilirisasi inovasi farmasi.

Untuk mencapai sasaran tersebut, BPOM menerapkan skema kolaborasi Academia, Business, and Government (ABG). Selain itu, BPOM juga berkomitmen menghadirkan regulasi berbasis bukti ilmiah (science-based) dan analisis risiko (risk-based) guna memberikan kepastian bagi pelaku industri.

Soroti Penjualan Antibiotik Tanpa Resep Dokter

Selain memacu riset bahan baku, Taruna juga menyoroti bahaya nyata Antimicrobial Resistance (AMR) atau resistansi antimikroba. Pengawasan BPOM mendapati sebanyak 63,75 persen apotek masih menyerahkan antibiotik tanpa resep dokter pada tahun 2025. Meskipun angka tersebut turun dari 70,59 persen pada 2024, BPOM terus menuntut kedisiplinan para apoteker.

Oleh karena itu, ia meminta IAI terus membina anggotanya agar lebih ketat mengawasi peredaran antibiotik. Pada saat yang sama, Taruna mendorong para apoteker meningkatkan kompetensi di bidang bioteknologi, produk biologi, serta Advanced Therapy Medicinal Products (ATMP).

IAI Jadi Mitra Strategis Jangka Panjang

Menyambut jajaran Pengurus Pusat IAI periode 2026–2030, Taruna berharap IAI makin aktif memberikan masukan konstruktif dalam penyusunan kebijakan nasional. Sinergi ini akan membentengi kedaulatan kesehatan bangsa agar Indonesia tidak sekadar menjadi pasar obat dunia.

“Kita ingin Indonesia bukan hanya menjadi pasar obat dunia, tetapi juga menjadi bangsa yang mampu meneliti, mengembangkan, memproduksi, dan menjamin mutu obat bagi rakyatnya sendiri,” pungkas Taruna.