BONE, BERITA-SULSEL.COM — Pro kontra pembangunan tower yang menelan biaya Rp100 miliar terus bergulir.

Gedung berlantai 10 ini akan dijadikan ikon baru oleh pemerintah Kabupaten Bone dan nantinya akan difungsikan sebagai gedung perkantoran satu atap untuk memudahkan masyarakat mendapatkan pelayanan.

Anehnya, beberapa anggota Badan Anggaran DPRD Bone justru baru mengetahui akan ada pembangunan tower setelah penetapan APBD. Anggota banggar dari fraksi Hanura, Hasrul Harahap, mengaku tidak pernah mendengar ada kata tower dalam pembahasan.

“Saya dapat dokumen dua hari sebelum pembahasan di banggar dan memang tidak dibahas item per item, sama sekali tidak ada yang menyinggung soal tower, baru kami tahu kalau ada tower tapi mau apalagi, sudah disahkan” ujar Hasrul.

Mengakui ini adalah kesalahannya sebagai anggota banggar, Hasrul juga menyesalkan pihak Eksekutif yang tidak menjelaskan adanya pembangunan tower multi year dengan anggaran Rp30 miliar untuk tahun 2020, sementara Rp70 miliar sisanya akan dibagi dalam 2 tahun APBD berikutnya.

“Bagi saya pribadi, tower ini belum terlalu mendesak untuk dibangun tapi dilain sisi sudah ketuk palu, saya ikuti rapat banggar dua kali, tidak ada saya dengar, coba tanya anggota banggar yang lain” tambahnya.

Hal senada pun disampaikan anggota Banggar lainnya, Bustanil Arifin. Ketua Fraksi Gerindra ini mengaku baru mengetahui pemerintah ingin membangun gedung baru berlantai 10 setelah ketuk palu.

“Memang tidak ada yang bahas, saya juga baru tahu, sebenarnya belum perlu ini karena masih ada desa yang terisolir tidak ada jembatannya, misalnya di desa Lappabosse, jadi nanti kalau saya usulkan anggaran jalan dan jembatan sudah tidak ada alasan kurang anggaran, buktinya bisa bangun tower” ungkap Bustanil.

Hasrul dan Bustanil menyesalkan lolosnya anggaran pembangunan tower ditengah aspirasi masyarakat melalui Musrenbang yang tak kunjung terealisasi. Namun keduanya mengaku tak mampu berbuat banyak karena keputusan DPRD bersifat kolektif kolegial. (eka)