MAKASSAR, BERITA-SULSEL.COM – Masyarakat Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan, termasuk Kabupaten Takalar masih mengingat kasus suap impor sapi yang dilakukan mantan presiden Partai Keadilan Sejahterah (PKS), Luthfi Hasan Ishaaq dan Ahmad Fathanah.

Dana suap tersebut digunakan untuk mendanai partai tersebut. Selain partai, juga untuk memenangkan beberapa pemilihan kepala daerah, termasuk di Pilkada Kabupaten Talakar 2012 lalu.

Hal ini disampaikan Irfan, salah satu pengurus masyarakat Anti Korupsi di Sulsel. Kata dia, jelang pemilihan kepala daerah, masyarakat harus jeli melihat siapa figur yang layak dipilih. “Pokoknya, jangan memilih atau membeli kucing dalam karung. Kenali dengan baik calon pemimpinmu,” ujarnya, Sabtu (7/5/2015).

Ia juga bercerita, saat itu (Pilkada Takalar 2012), pasangan calon bupati dan wakil bupati yang diusung PKS yakni Syamsari Kitta yang berpasangan Hamzah Barlian meluncurkan program bagi sapi dan perahu.

Pasangan Syamsari-Hamzah yang disingkat Sa’ritta surveinya melejit. Banyak yang meyakini, tawaran program pasangan politisi dan mantan birokrat waktu itu yakni seekor sapi dan sebuah perahu bagi nelayan menjadi magnet besar bagi calon pemilih. Saat itu, jumlah masyarakat yang memiliki hak pilih di Pemilukada Takalar 2012 mencapai 213.509 orang.

“Beberapa warga yang menghadiri kampanye Sa’ritta saat itu mengaku tertarik janji seekor sapi per kepala keluarga (KK). Apalagi harga sapi saat itu berkisar Rp 7 juta per ekor. Bila berkembang biak, maka keuntungan akan berlipat. Hal ini cukup menggiurkan masyarakat saat itu,” ujarnya.

Untuk meyakinkan warga, Sa’ritta saat itu langsung action dengan membagikan sapi kepada kelompok- kelompok ternak. Agar lebih meyakinkan lagi, Sa’ritta menghadirkan Menteri Pertanian, Suswono, yang berjanji merealisasikan program itu melalui dana APBN. Suswono adalah kader PKS.

Dari tujuh pasangan calon, hanya Sa’ritta yang menawarkan sapi dan perahu. Pasangan Bur-Natsir misalnya, menawarkan 12 program unggulan,antara lain asuransi jiwa bagi keluarga kurang mampu, penyelesaian studi mahasiswa S1 dan S2, serta meningkatkan kualitas pendidikan maupun kesehatan gratis.

Menyikapi hal tersebut, pengiat politik dan ekonomi Sulsel, Abdul Haris mengatakan, masalah Pilkada 2012 lalu bukan ukuran di Pilkada saat ini. “Saya tak mau memberikan banyak spekulasi soal ini. Tapi, setiap orang memiliki hak dipilih dan memilih. Bagi saya, hadirnya Syamsari Kitta di Pilkada Takalar 2017 mendatang sah-sah saja,” ujarnya.

Soal isu kasus suap impor sapi, kata Haris, menjadi bagian dari isu politik yang dimainkan kepublik. “Ini salah satu permainan tim kompetitor untuk mempengaruhi masyarakat sebagai pemilih,” terangnya. (*)