BONE, BERITA-SULSEL.COM — Kericuhan yang terjadi di Pelabuhan Bajoe tentang biaya rapid tes membuat wakil Ketua Komisi IV DPRD Bone, yang juga Ketua Fraksi Nasdem, Andi Muhammad Salam, lakukan sidak ke Pelabuhan Bajoe Bone, Rabu, (26/5/21).

Legislator yang akrab disapa Lilo ini mengaku kecewa karena rapid tes pelabuhan dikelola oleh Kimia Farma dan salah satu klinik yang ada di Bone melalui ijin Dinas Kesehatan. Padahal menurutnya, jika dikelola Dinkes bisa menghasilkan PAD yang cukup besar bagi Pemkab Bone.

“Harusnya pemerintah Bone dalam hal ini Dinkes, jemput bola. Masa kasi orang untuk rapid (Kimia Farma, red). Ini kan bisa jadi PAD, anggarannya jelas di BTT, ngapain kasi ke Kimia Farma atau klinik” berangnya.

Di Pelabuhan, Lilo bertanya langsung ke pihak Kimia Farma, bagaimana bisa mereka memperoleh ijin, siapa yang memberi ijin serta kemana uang hasil biaya rapid tes tersebut. Lilo terkejut karena ternyata ada pegawai Dinkes dan Rumah Sakit yang dipekerjakan disana oleh Kimia Farma.

“Saya dengar mereka bersurat ke Dinkes untuk rekomendasi, ngapain kasi rekomendasi,  kenapa bukan Dinkes saja yang kelola, ya lumayan buat PAD. Menurut Kimia Farma, mereka kewalahan sehingga memanggil lagi klinik, gak tau klinik apa” lanjut Lilo.

Sekalipuan ada otoritas pelabuhan, namun dalam hal rapid tes, Lilo mengatakan Pemkab Bone punya kewenangan apalagi yang membentuk posko adalah pemerintah kabupaten.

“Otoritas pelabuhan tetap ada tapi kalau terkait rapid ini, tentunya ada di daerah Bone, tentunya Bone yang punya gawean dong. Kami juga baru tahu kalau disana ada tenaga medis kita yang gabung baik Itu dari Dinkes maupun dari RS” tambahnya.

Lilo tak henti menyesalkan sikap Dinkes yang membuang peluang kumpulkan PAD dari hasil biaya rapid tes di Pelabuhan Bajoe. Dari pengakuan pihak Kimia Farma, seluruh biaya rapid tes yang terbayarkan, masuk ke kantong pribadi Kimia Farma dan tak sepeser pun yang masuk ke pemerintah kabupaten Bone. (eka)