MAKASSAR, BERITA-SULSEL.COM – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar, Fasruddin Rusli, menyoroti dinamika penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) di tengah banyaknya keluhan warga. Legislator dari Fraksi PPP tersebut menyebut masih banyak warga Makassar yang sangat membutuhkan bantuan sosial tersebut.

Fasruddin Rusli mengungkapkan, sejumlah warga mengeluhkan status penerimaan PKH mereka yang kini dihentikan. Padahal, menurutnya, mekanisme PKH memang memungkinkan adanya pergantian penerima.

“Banyak warga yang mengeluh karena sebelumnya dapat PKH, tapi kini tidak lagi menerima bantuan. PKH itu memang diganti-ganti, tidak monoton, dan masih banyak warga yang membutuhkan,” ujar Fasruddin Rusli, yang akrab disapa Acil, pada Kamis (16/10).

Selain penerima yang diganti, Wakil Ketua Komisi C ini juga meminta pihak kelurahan untuk segera mendata warga yang sama sekali belum pernah mendapatkan PKH. Ia menekankan pentingnya proses pendataan yang adil dan merata agar bantuan sosial tepat sasaran.

“Saya akan tindak lanjuti ini. Semua akan disampaikan ke pihak kelurahan agar tidak ada warga yang tertinggal dari bantuan sosial,” tegasnya.

Keluhan Juga Soal KIS dan Beasiswa

Selain PKH, Fasruddin juga menerima aspirasi terkait Kartu Indonesia Sehat (KIS). Warga berharap agar KIS bisa dialihkan dari BPJS, mempermudah akses mereka terhadap layanan kesehatan gratis.

Terkait hal ini, Fasruddin mengingatkan warga mengenai syarat-syarat pemanfaatan KIS, seperti harus memiliki KTP dan surat keterangan tidak mampu. Ia juga menekankan bahwa kartu KIS harus digunakan secara berkala.

“Banyak kasus KIS tidak aktif karena tidak digunakan. Jika tidak dipakai tiga bulan berturut-turut, kartu bisa dinonaktifkan. Warga perlu memahami persyaratan ini,” jelasnya.

Terakhir, anggota dewan ini juga menerima dan berjanji akan menindaklanjuti aspirasi mengenai beasiswa pendidikan bagi anak-anak, memastikan bantuan tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan.