MAKASSAR, BERITA-SULSEL.COM — Anggota Komisi A DPRD Kota Makassar, Andi Hadi Ibrahim Baso, resmi terpilih sebagai Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kecamatan Biringkanaya, usai memenangkan pemilihan yang berlangsung demokratis pada Sabtu (01/11).

Dalam proses pemungutan suara yang melibatkan 103 perwakilan masjid se-Kecamatan Biringkanaya, Andi Ibrahim berhasil meraih 52 suara, mengungguli pesaing terdekatnya, Dr. Muhammad Ilyas (50 suara) dan Sirajuddin (1 suara).

Revitalisasi Fungsi Masjid

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menegaskan, kepemimpinannya akan fokus pada pengembalian jati diri masjid sebagai pusat peradaban dan kemaslahatan umat, bukan sekadar tempat ibadah.

“Masjid harus menjadi pusat aktivitas sosial dan kemanusiaan. Kita ingin menghidupkan kembali fungsi aslinya, tempat umat membangun kebersamaan,” ujar Andi Ibrahim pada Minggu (02/11).

Ia berkomitmen membentuk kepengurusan yang inklusif, melibatkan Kementerian Agama, organisasi masyarakat (ormas) yang terdaftar di Kesbangpol, hingga aparat keamanan (Polisi dan TNI). Kolaborasi ini penting untuk menyelaraskan program masjid dengan visi pembangunan Kota Makassar.

Fokus Kampanye Sosial dan Toleransi

Menandai langkah awalnya, DMI Biringkanaya akan menjadikan masjid sebagai garda terdepan dalam kampanye pencegahan penyimpangan moral dan sosial.

“Salah satu agenda awal adalah kampanye anti-narkotika dan judi online (judol). Kita rencanakan setiap masjid menyisihkan satu malam untuk sosialisasi bahaya narkoba dan judol, terutama menjelang Ramadan,” terangnya.

Selain itu, mengingat Biringkanaya adalah wilayah multikultural, Andi Ibrahim menekankan pentingnya peran masjid sebagai pelopor toleransi antarumat beragama.

“Kita akan dorong masjid menjadi pelopor toleransi. Kehadiran DMI harus menebar kesejukan, tidak hanya bagi umat Islam tapi seluruh warga,” tegasnya.

Ia optimistis, semangat penguatan fungsi sosial masjid ini sejalan dengan arahan Ketua Umum DMI Pusat, Jusuf Kalla, dan akan menjadikan DMI Biringkanaya mitra strategis pemerintah dalam pembangunan berbasis nilai keagamaan dan kemanusiaan.