MAKASSAR, BERITA-SULSEL.COM — Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin dalam mempercepat pembebasan lahan untuk pembangunan jembatan kembar Barombong di kawasan Jalan Metro Tanjung Bunga mendapat dukungan penuh dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar.

Para wakil rakyat menilai langkah eksekutif tersebut merupakan keputusan strategis untuk mengurai kemacetan kronis di wilayah selatan kota.

Sekretaris Komisi C DPRD Makassar, Ray Suryadi Arsyad, mengapresiasi dan memberikan dukungan penuh terhadap percepatan proyek infrastruktur ini. Ia menilai inisiatif Wali Kota Munafri (Appi) telah menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap keluhan masyarakat terkait padatnya arus kendaraan.

“Langkah Wali Kota (Pak Munafri) untuk pembebasan lahan dan satu jembatan lagi di Barombong itu sudah sangat tepat. Kami mengapresiasi dan memberikan dukungan penuh,” ujar Ray Suryadi, Rabu (5/11/2025).

Kemacetan Kronis dan Konektivitas Jangka Panjang

Menurut politisi Partai Demokrat tersebut, kemacetan di Jembatan Barombong, yang merupakan perbatasan Kota Makassar dan Takalar, kini berada di titik yang mengkhawatirkan. Arus kendaraan yang tinggi setiap pagi dan sore hari telah menjadikan kawasan tersebut sebagai titik kemacetan kronis.

Ray Suryadi menekankan bahwa pertumbuhan kendaraan yang tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas infrastruktur adalah penyebab utama.

“Tapi, pelaksanaannya harus segera dilakukan. Kalau tidak, maka kemacetan di wilayah itu akan terus menjadi masalah besar,” tegasnya.

Ia menjelaskan, pembangunan jembatan kembar Barombong bukan hanya sekadar menambah kapasitas lalu lintas, tetapi juga memperkuat konektivitas antarwilayah dan mempercepat mobilitas ekonomi di kawasan selatan Makassar.

“Jembatan Barombong ini adalah muara kendaraan dari berbagai arah. Wilayah timur, barat, dan utara punya alternatif jalur, tapi bagian selatan hanya bertumpu di Barombong. Jadi, membangun jembatan kembar itu bukan hanya soal mengurai macet, tapi juga membangun konektivitas jangka panjang,” jelas Ray.

Lebih lanjut, Ray menyoroti fenomena urbanisasi baru di wilayah perbatasan Makassar–Takalar (Galesong), di mana banyak warga memilih tinggal di sana karena harga properti yang lebih terjangkau namun tetap beraktivitas di pusat Kota Makassar. Hal ini diprediksi akan terus meningkatkan arus kendaraan dari arah selatan, menjadikan pembangunan jembatan sebagai prioritas mendesak.

Percepatan Diiringi Pengendalian Kendaraan

Meskipun mendukung penuh proyek ini, Ray Suryadi juga mengingatkan Pemkot Makassar agar memikirkan strategi pengendalian kendaraan bermotor. Ia menegaskan, pembangunan infrastruktur fisik harus diimbangi dengan kebijakan tata kelola lalu lintas dan pengendalian jumlah kendaraan pribadi.

“Saya yakin, sepuluh sampai dua puluh tahun ke depan, jembatan baru itu pun bisa kembali padat kalau tidak ada pengaturan,” terangnya.

Ray berharap proyek Jembatan Kembar Barombong dapat dijadikan prioritas strategis dan mendesak. “Percepatan pembangunan infrastruktur transportasi harus berjalan seiring dengan kebijakan mobilitas berkelanjutan agar Makassar tidak terjebak dalam kemacetan jangka panjang,” pungkasnya.

Diketahui, Wali Kota Munafri Arifuddin bergerak cepat menangani persoalan ini. Ia meninjau langsung lokasi Jembatan Barombong pada Selasa (4/11/2025) bersama Sekda Kota Makassar, Camat Tamalate, dan Kepala Dinas Pertanahan untuk memastikan rencana pembebasan lahan berjalan lancar. Jembatan Barombong saat ini memiliki panjang sekitar 350 meter dengan lebar hanya enam meter, dilalui ribuan kendaraan setiap hari.