MAKASSAR, BERITA-SULSEL.COM — Komisi D DPRD Provinsi Sulawesi Selatan melontarkan kritik tajam terkait kondisi Masjid Kubah 99 Asmaul Husna yang justru semakin parah setelah rehabilitasi. Meskipun pemerintah telah menggelontorkan anggaran miliaran rupiah, titik kebocoran di ikon baru Sulawesi Selatan tersebut malah bertambah luas.

Ketua Komisi D DPRD Sulsel, Kadir Halid, mengungkapkan kekecewaannya usai menggelar rapat kerja bersama pengurus yayasan, kontraktor, dan Dinas Sumber Daya Air (SDA), Rabu (4/3/2026). Ia menilai pelaksanaan proyek rehabilitasi tersebut tidak memberikan hasil yang maksimal.

“Awalnya kebocoran hanya terjadi di sekitar mimbar saat hujan deras. Namun, setelah perbaikan, sekarang air justru mengalir deras dan titik bocornya bertambah lebih dari sepuluh,” ujar Kadir dengan nada tegas.

Anggaran Rp4,5 Miliar Jadi Sorotan

Menurut Kadir, pemerintah telah mengalokasikan dana sekitar Rp4,5 miliar pada tahun anggaran 2025 khusus untuk rehabilitasi. Sayangnya, anggaran besar tersebut seolah tidak berdampak signifikan karena kesalahan teknis dalam pengerjaan kubah utama.

Kadir menjelaskan bahwa kontraktor sempat membongkar kubah utama dalam proses rehabilitasi. Namun, tindakan tersebut justru memicu masalah baru karena area yang sebelumnya kering kini ikut terendam air saat hujan turun. Selain itu, ia mencatat proyek ini telah mengalami tiga kali adendum selama tahun 2025.

“Anggaran Rp4,5 miliar ini seolah sia-sia. Bukannya memperbaiki masalah, kontraktor justru menambah beban kerusakan pada masjid,” tambah Kadir.

Fungsi Pengawasan Dinilai Lemah

Selain masalah teknis, Komisi D juga menyoroti fungsi pengawasan proyek yang tidak berjalan optimal. Kadir menyebutkan adanya kejanggalan pada pengadaan material enamel kubah yang tidak melalui kontrak langsung dengan kontraktor utama.

Senada dengan hal itu, Anggota Komisi D dari Fraksi Partai Gerindra, Sultan Tajang, menilai kondisi ini sangat memprihatinkan, terutama di tengah bulan suci Ramadan. Ia menegaskan bahwa masjid seharusnya memberikan kenyamanan bagi jemaah, bukan malah mengalami banjir di bagian dalam.

“Proyek ini sudah melewati masa kontrak tetapi belum juga selesai. Kami tidak boleh membiarkan hal ini terus berlanjut. Dinas SDA harus segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tanggung jawab kontraktor,” tegas Sultan.

Sebagai langkah konkret, Komisi D DPRD Sulsel berencana melakukan peninjauan langsung ke lokasi dalam waktu dekat. Mereka ingin memastikan kondisi lapangan secara detail agar persoalan kebocoran ini segera tuntas tanpa merugikan keuangan daerah lebih jauh.