MAKASSAR, BERITA-SULSEL.COM – Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (DBMBK) Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Ihsan, mendampingi Tim Deputi Koordinasi dan Supervisi KPK RI melakukan kunjungan lapangan ke sejumlah proyek infrastruktur penting, Selasa (10/3/2026). Peninjauan ini menyasar lokasi proyek Multi Years Contract (MYC) di Jalan Hertasning, Makassar, serta Jalan Aeropala, Kabupaten Gowa.

Dalam kunjungan tersebut, Kasatgas 4.2 KPK RI, Tribudi Rochmanto, memimpin langsung tim untuk memastikan pengerjaan proyek berjalan sesuai aturan. Langkah ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, yang memberikan mandat kepada KPK untuk mengoordinasikan instansi pelayanan publik guna mencegah tindak pidana korupsi.

Perkuat Transparansi dan Integritas

Andi Ihsan menyambut baik kehadiran tim lembaga antirasuah tersebut di lokasi proyek. Menurutnya, koordinasi langsung ini menjadi elemen krusial untuk menjaga akuntabilitas pembangunan di Sulawesi Selatan.

“Kami sangat mengapresiasi kehadiran Kasatgas KPK dan tim. Pertemuan serta kunjungan lapangan ini sangat bermanfaat untuk memperkuat integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam upaya pencegahan korupsi,” ujar Andi Ihsan di sela-sela peninjauan.

Ia menambahkan bahwa pengawasan ketat dari KPK berfungsi sebagai pilar utama untuk menjaga efektivitas kerja internal pemerintah daerah. Melalui sinergi ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berharap dapat menutup segala celah penyimpangan yang mungkin muncul selama proses konstruksi.

Wujudkan Harapan Gubernur untuk Konektivitas Wilayah

Selain aspek pengawasan, Andi Ihsan menegaskan bahwa pengawalan KPK sangat penting agar proyek strategis ini selesai tepat waktu dan tepat mutu. Hal tersebut berkaitan erat dengan visi Gubernur Sulawesi Selatan dalam membangun infrastruktur yang berkeadilan.

“Koordinasi bersama KPK memastikan program prioritas Multi Years Contract tercapai sesuai harapan masyarakat. Kita ingin pembangunan ini meningkatkan konektivitas antarwilayah dan mempermudah akses ekonomi warga,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa pembangunan jalan yang menjangkau berbagai wilayah bertujuan untuk mengurangi ketimpangan ekonomi. Dengan adanya pendampingan dari KPK, pemerintah daerah optimis proyek infrastruktur ini akan memberikan manfaat jangka panjang bagi seluruh masyarakat Sulawesi Selatan.