GOWA, BERITA-SULSEL.COM – Pemerintah Kabupaten Gowa menorehkan catatan positif dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025. Data terbaru menunjukkan kualitas hidup masyarakat meningkat signifikan beriringan dengan penurunan angka kemiskinan yang cukup tajam.

Bupati Gowa, Sitti Husniah Talenrang, menyampaikan capaian tersebut dalam Rapat Paripurna DPRD Gowa, Minggu (29/3/2026). Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya mengejar realisasi anggaran, tetapi juga fokus pada perubahan nyata di tengah masyarakat.

“Kami menempatkan dampak sebagai ukuran utama. Program harus hadir menjawab kebutuhan warga, baik dalam layanan dasar, peningkatan pendapatan, maupun perlindungan sosial,” ujar Husniah di hadapan anggota dewan.

Lonjakan Indikator Makro

Berdasarkan dokumen LKPJ 2025, Kabupaten Gowa berhasil memacu pertumbuhan ekonomi hingga angka 7,05 persen. Angka ini melonjak drastis jika kita bandingkan dengan tahun sebelumnya yang berada di posisi 5,01 persen.

Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga menunjukkan tren positif. Saat ini, IPM Gowa naik menjadi 74,22 dari angka sebelumnya 73,01. Kenaikan ini membuktikan bahwa akses masyarakat terhadap pendidikan dan kesehatan semakin berkualitas.

Selanjutnya, pemerintah juga berhasil menekan angka kemiskinan. Data mencatat penurunan dari 6,86 persen menjadi 6,64 persen. Husniah menjelaskan bahwa keberhasilan ini bermula dari fokus pemerintah pada sektor UMKM, pertanian, dan bantuan sosial yang tepat sasaran.

Evaluasi dan Keberlanjutan

Meskipun mencatat banyak prestasi, Husniah tetap mengakui adanya tantangan besar pada sektor pengangguran dan infrastruktur. Oleh karena itu, ia berkomitmen menjadikan LKPJ ini sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki kebijakan pada tahun mendatang.

“Kami melihat secara jujur area yang belum optimal. Dari situ, kami menyusun langkah perbaikan agar manfaat pembangunan semakin luas dan merata,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Gowa, Hasrul Abdul Rajab, mengapresiasi capaian pemerintah daerah tersebut. Namun, pihak legislatif akan tetap mendalami dokumen LKPJ melalui Panitia Khusus (Pansus).

“DPRD segera menindaklanjuti penyampaian ini melalui pembahasan tingkat pansus. Kami ingin memastikan setiap program berjalan objektif dan memberikan dampak langsung bagi warga Gowa,” pungkas Hasrul.