MAROS, BERITA-SULSEL.COM – Bupati Maros, Chaidir Syam, resmi melantik 129 pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maros. Prosesi pengambilan sumpah jabatan tersebut berlangsung khidmat di Lapangan Pallantikang, Senin (30/3/2026).

Chaidir Syam menyebut bahwa pengisian posisi birokrasi di lingkup Pemkab Maros kini hampir rampung sepenuhnya. Berdasarkan data terbaru, persentase keterisian jabatan di pemerintah daerah telah menyentuh angka 99 persen.

“Alhamdulillah, saat ini pengisian jabatan sudah mencapai kira-kira 99 persen. Kondisi ini membuat hampir tidak ada lagi posisi yang lowong di jajaran pemerintahan kami,” ujar Chaidir usai prosesi pelantikan.

Dorong Kinerja Tancap Gas

Dengan formasi yang nyaris lengkap, Chaidir menginstruksikan para pejabat baru untuk segera bekerja maksimal. Ia berharap seluruh unit kerja langsung “tancap gas” dalam menjalankan program prioritas demi mencapai target pembangunan daerah.

Selain itu, mantan Ketua DPRD Maros ini menjelaskan bahwa penentuan pejabat tersebut melalui tahapan seleksi yang sangat ketat. Pemerintah melakukan penilaian komprehensif, mulai dari aspek kepangkatan hingga evaluasi kinerja mendalam oleh atasan masing-masing.

“Kami mengusulkan nama-nama terpilih ke KemenPAN-RB untuk mendapatkan persetujuan teknis. Setelah mengantongi izin resmi dari pusat, barulah hari ini kami melaksanakan pelantikannya,” tambahnya.

Perkuat Kinerja Birokrasi

Sementara itu, Ketua DPRD Maros, Muh Gemilang Pagessa, menilai momentum ini sebagai langkah besar untuk memperkuat birokrasi. Ia berharap pengisian jabatan yang masif ini berbanding lurus dengan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat Maros.

Oleh karena itu, Gemilang mengingatkan seluruh pejabat agar senantiasa menjaga profesionalisme dan integritas dalam bertugas. “Kepercayaan ini harus terjaga melalui kinerja yang transparan dan bertanggung jawab agar momentum Lebaran dan pelayanan publik tahun ini berjalan optimal,” tegas Gemilang.

Melalui pelantikan ini, Pemkab Maros optimis koordinasi antar instansi akan semakin solid. Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus memantau kinerja para pejabat baru guna memastikan setiap program kerja menyentuh kepentingan rakyat secara langsung.