MAKASSAR, BERITA-SULSEL.COM — Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Sulawesi Selatan secara resmi menyetujui Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027. Persetujuan ini menjadi langkah krusial untuk mengunci arah instrumen kebijakan fiskal daerah serta memastikan APBD 2027 benar-benar berpihak pada kesejahteraan masyarakat Sulsel.

Koordinator Tim Kerja Banggar DPRD Sulsel, Mizar Roem, SE, M.Adm. KP, menyampaikan laporan resmi tersebut dalam Rapat Paripurna Dewan. Ia menegaskan bahwa pembahasan anggaran ini tidak sekadar mencari kesepahaman angka. Banggar memastikan agar seluruh kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah tersusun secara realistis, terukur, serta transparan.

“Pemerintah Daerah harus mengarahkan belanja pada program prioritas yang memiliki manfaat langsung dan terukur bagi masyarakat. Selain itu, OPD wajib memperkuat disiplin dan percepatan pelaksanaan anggaran sejak awal tahun,” tegas Mizar Roem saat membacakan rekomendasi Banggar.

Selain menyoroti efisiensi belanja operasi dan penguatan belanja modal, Banggar memberikan perhatian khusus terhadap rencana penganggaran skema Multi-Years Project (MYP) TA 2027-2029. Menurut Mizar, pelaksanaan proyek tahun jamak ini wajib menerapkan prinsip kehati-hatian yang ketat dan mematuhi aturan perundang-undangan. Pemprov Sulsel harus memastikan kesiapan lahan yang clean and clear, dokumen teknis yang matang, serta kemampuan fiskal daerah yang stabil agar tidak menimbulkan beban APBD tak terkendali.

Bahkan, Banggar memberikan penekanan utama (stressing) yang sangat krusial kepada Pemprov Sulsel terkait kepastian hukum proyek tersebut.

“Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan wajib segera merevisi RPJMD Tahun 2025-2029 paling lambat Desember 2026. Revisi ini menjadi landasan yuridis yang mutlak sebagai dasar pelaksanaan Multi-Years Project 2027-2029,” tambah Mizar.

Dengan disetujuinya dokumen KUA-PPAS 2027 ini, DPRD Sulsel meminta Pemprov segera menyempurnakan Ranperda APBD 2027. Banggar juga mendesak penguatan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan penagihan piutang pajak demi menjaga ruang fiskal daerah tetap sehat dan akuntabel.