MAKASSAR, BERITA-SULSEL.COM – Pemerintah Kota Makassar di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham (MULIA) mencatat capaian fantastis dalam setahun terakhir. Pasalnya, duet pemimpin ini berhasil memberikan kepastian status bagi 8.854 tenaga honorer yang kini resmi beralih menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Langkah konkret ini menjadi strategi utama Pemkot Makassar dalam menekan angka pengangguran sekaligus menuntaskan persoalan tenaga non-ASN. Berdasarkan data Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD), jumlah tersebut hampir memenuhi seluruh total formasi ASN Kota Makassar yang mencapai 8.963 orang.

Strategi Terukur Tekan Pengangguran

Kepala BKPSDMD Kota Makassar, Kamelia Thamrin Tantu, menjelaskan bahwa kebijakan ini bukan sekadar urusan administrasi. Sebaliknya, pemerintah daerah merancang skema ini untuk meningkatkan kesejahteraan dan memberikan perlindungan kerja bagi ribuan aparatur.

“Bapak Wali Kota telah mengangkat jumlah tersebut di awal masa pemerintahannya. Dari total formasi 8.963 orang pada tahun 2025, sebanyak 8.854 orang berhasil menjadi ASN,” ungkap Kamelia pada Kamis (5/2/2026).

Selain pengangkatan PPPK, Pemkot Makassar juga menghadirkan solusi melalui skema Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP). Skema ini merangkul sekitar dua ribu lebih tenaga kontrak agar tetap memiliki pekerjaan yang layak dan berkelanjutan.

Penguatan Sektor Pelayanan Publik

Pemerintah menjalankan proses pengangkatan ini secara bertahap sepanjang tahun 2025 untuk memastikan kebutuhan pelayanan masyarakat terpenuhi. Pada tahap pertama dan kedua, Pemkot melantik ribuan tenaga farmasi guna memperkuat fasilitas kesehatan.

Selanjutnya, pada tahap ketiga, pemerintah mengakomodasi 6.607 tenaga paruh waktu. Kehadiran mereka diharapkan mampu mendongkrak kualitas layanan kefarmasian bagi seluruh warga Makassar.

Angka Pengangguran Mulai Menurun

Kebijakan ketenagakerjaan yang agresif ini akhirnya membuahkan hasil positif pada statistik daerah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat pengangguran terbuka di Kota Makassar mengalami penurunan dari 9,71 persen pada tahun 2024 menjadi 9,60 persen pada tahun 2025.

Meskipun penurunan terlihat tipis secara angka, namun hal ini menjadi indikator vital bahwa kebijakan penataan tenaga kerja oleh pasangan MULIA berjalan di jalur yang benar. Munafri Arifuddin menegaskan bahwa pengurangan pengangguran tetap menjadi prioritas utama demi menjaga stabilitas sosial dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.