MAROS, BERITA-SULSEL.COM – Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Maros menunjukkan tren positif pada awal tahun 2026. Hingga triwulan pertama, Pemerintah Kabupaten Maros berhasil mengantongi Rp79 miliar atau sekitar 22,55 persen dari total target tahunan sebesar Rp352 miliar.

Bupati Maros, Chaidir Syam, menilai capaian tersebut hampir mendekati angka ideal triwulan pertama yang biasanya menyentuh 25 persen. Oleh karena itu, pemerintah daerah merasa optimis bahwa realisasi pendapatan akan terus melonjak pada periode-periode berikutnya.

DLH Pimpin Capaian Tertinggi

Dalam rapat koordinasi di Ruang Marusu pada Senin (13/4), terungkap bahwa kinerja antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masih sangat bervariasi. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sukses mencatat prestasi gemilang dengan realisasi mencapai 40 persen dari target.

Sebaliknya, beberapa dinas lain masih harus bekerja ekstra keras. Dinas Kopumdag saat ini baru mencapai 12 persen, sementara Dinas Pariwisata berada di angka 9,6 persen. Namun, Bupati meyakini sektor unggulan seperti kawasan wisata Bantimurung akan mendongkrak pendapatan secara signifikan dalam waktu dekat.

Kendala PBB dan Tantangan Sektor Pertanian

Meskipun secara umum menggembirakan, sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) masih menghadapi tantangan berat. Realisasinya baru menyentuh Rp2 miliar atau 4,84 persen dari target Rp41,5 miliar. Kondisi ini terjadi karena banyak pemilik lahan berdomisili di luar daerah meskipun objek pajaknya berada di wilayah Maros, seperti di Kecamatan Malawa.

Selanjutnya, sektor pertanian juga mencatat realisasi terbatas sebesar 14,7 persen. Hal tersebut karena layanan pemungutan bersifat mobile, di mana petugas harus mendatangi langsung lokasi ternak warga untuk menarik retribusi.

“Trennya sangat positif. Namun, kita harus terus mendorong setiap sektor agar lebih optimal dalam melayani dan menjangkau wajib pajak,” ujar Chaidir Syam dengan optimis.

Optimalisasi Layanan Kesehatan

Sektor kesehatan pun mulai menunjukkan kontribusinya bagi daerah. Salah satunya, layanan kesehatan di Kecamatan Camba telah menyumbang penerimaan sekitar Rp9 juta. Saat ini, pemerintah tengah mempercepat proses akreditasi fasilitas kesehatan agar segera terintegrasi dengan layanan BPJS guna meningkatkan pendapatan di sektor tersebut.

Selain itu, sektor perdagangan juga diperkirakan akan menyusul di pertengahan tahun. Hal ini mengingat pola pembayaran sewa kios pasar biasanya dilakukan secara periodik setiap enam bulan sekali.

Pemerintah Kabupaten Maros terus berkomitmen melakukan inovasi layanan dan memperkuat koordinasi antar OPD. Dengan langkah tersebut, mereka yakin seluruh target pendapatan tahun 2026 dapat tercapai sesuai rencana.