JAKARTA, BERITA-SULSEL.COM — Paradigma pembangunan Indonesia di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mendapatkan pengakuan positif dari masyarakat internasional. Fakta ini terlihat jelas dari kunjungan beruntun tiga pemimpin dunia ke Jakarta dalam waktu yang berdekatan.

Presiden Belarusia Aleksander Lukashenko mengawali rangkaian kunjungan tersebut pada 2–4 Juli 2026. Selanjutnya, Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong hadir pada 6 Juli, dan Perdana Menteri India Narendra Modi menyusul pada 6–7 Juli 2026.

Direktur Geopolitik GREAT Institute, Dr. Teguh Santosa, memberikan analisis mendalam mengenai fenomena diplomatik ini pada Senin malam (6/7/2026). Menurutnya, para pemimpin dunia sangat mengapresiasi pendekatan baru yang pemerintah Indonesia terapkan saat ini.

“Orientasi pembangunan yang berpusat pada peran kuat negara (state-driven orientation) ini bertujuan memperkokoh fondasi ekonomi dan politik Indonesia di panggung global. Oleh karena itu, respons positif dari komunitas internasional menjadi bukti keberhasilan strategi ini,” ujar Teguh.

Mengoreksi Hubungan dengan Singapura

Secara khusus, Teguh menyoroti kunjungan PM Lawrence Wong dari Singapura. Selama ini, banyak pengamat menilai hubungan bilateral Indonesia dan Singapura cenderung timpang karena mengikuti model ketergantungan pusat-pinggiran (center-periphery). Dalam pola lama tersebut, Indonesia kerap menjadi area pinggiran yang memasok nilai tambah ekonomi bagi Singapura sebagai pusatnya.

Namun, situasi tersebut kini berubah total. Penandatanganan 26 perjanjian strategis dalam ajang Leaders’ Retreat di Istana Negara membuktikan komitmen baru. Melalui kesepakatan tersebut, Indonesia menegaskan posisi kemitraan yang setara dan berorientasi pada keuntungan bersama (win-win solution). Langkah taktis ini sekaligus mengoreksi ketimpangan hubungan masa lalu.

Tantangan Kedisiplinan Internal

Meskipun demikian, Teguh mengingatkan bahwa tantangan terbesar justru berada di pihak internal Indonesia pasca-penandatanganan kesepakatan. Seluruh pembantu presiden, mulai dari Menteri Koordinator, Menteri, hingga jajaran pelaksana di tingkat bawah, wajib bergerak seirama.

“Mereka harus mengimplementasikan visi besar Presiden Prabowo yang menjiwai seluruh poin kerja sama tersebut,” tegas Teguh.

Seringkali, kendala teknis di lapangan menjadi penghambat utama. Oleh sebab itu, jajaran birokrasi memerlukan ketelitian tinggi dalam setiap tahap pelaksanaan agar kerja sama berjalan efektif. Selama ini, Indonesia terkadang tertinggal bukan karena kurangnya kemauan, melainkan akibat lemahnya kedisiplinan implementasi di dalam negeri.

Teguh juga menekankan bahwa kerja sama internasional bukan sekadar menuntut negara lain memberikan manfaat terbesar bagi Indonesia. Sebaliknya, pemerintah harus memperjuangkan manfaat tersebut secara gigih di meja perundingan, lalu mengeksekusinya secara serius di tingkat operasional.

Respons Kekuatan Global

Terkait respons kekuatan besar (great power) seperti Amerika Serikat dan Tiongkok, Teguh menilai kedua negara tersebut sangat memahami dinamika ini. Baik AS maupun Tiongkok menyadari bahwa setiap negara berdaulat memiliki kepentingan nasional yang wajib mereka perjuangkan.

Sebagai kesimpulan, Teguh menegaskan kembali pentingnya posisi tawar (bargaining position) Indonesia dalam kancah internasional. Indonesia tidak boleh lagi berada di posisi pinggiran. Sebaliknya, Indonesia harus terus merebut posisi yang lebih sentral dan menguntungkan demi membawa manfaat nyata bagi kesejahteraan rakyat.