JAKARTA, BERITA-SULSEL.COM — Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI, Prof. Dr. Taruna Ikrar, M.Biomed., Ph.D., mengingatkan bahwa ancaman keamanan pangan kini bergerak secepat rantai pasok global. Oleh karena itu, satu insiden pada produk yang diperdagangkan lintas negara dapat berkembang menjadi krisis kesehatan publik yang serius. Selain mengganggu perdagangan, masalah tersebut juga berpotensi meruntuhkan kepercayaan konsumen secara luas.

Menurut Taruna, negara-negara ASEAN tidak lagi cukup mengandalkan mekanisme pengawasan nasional semata. Kawasan Asia Tenggara saat ini membutuhkan sistem tanggap darurat keamanan pangan yang terintegrasi, cepat, berbasis sains, dan mampu bekerja melintasi batas negara.

“Dalam rantai pasok pangan yang semakin saling terhubung, satu insiden keamanan pangan dapat dengan cepat melampaui batas negara,” ujar Taruna saat membuka ASEAN Food Safety Emergency Response (FSER) Tabletop Simulation Exercise di Hotel Ayana Midplaza, Jakarta Pusat, Selasa (7/7/2026).

Ancaman Nyata: Satu dari 10 Orang Jatuh Sakit

Forum strategis ini mempertemukan delegasi, pakar, fasilitator, serta perwakilan negara-negara anggota ASEAN untuk menguji kesiapan kawasan. Selama tiga hari, para peserta akan mengikuti simulasi yang dirancang khusus untuk menguji mekanisme respons ketika sebuah insiden pangan berpotensi menyebar luas.

Taruna menilai tantangan keamanan pangan saat ini semakin rumit karena sistem produksi dan distribusi pangan telah terhubung dalam jejaring regional maupun global. Produk dapat berpindah dari satu negara ke negara lain dalam waktu singkat, sementara bahaya baru terus muncul dan berkembang.

Akibatnya, keterlambatan deteksi atau keterlambatan pertukaran informasi akan memperbesar dampak buruk sebuah insiden. Persoalan yang semula bersifat lokal bisa berubah menjadi masalah regional sebelum otoritas sempat mengambil langkah pengendalian yang tepat.

Urgensi penguatan sistem ini juga terlihat nyata dari besarnya beban penyakit akibat pangan yang tidak aman. Setiap tahun, para ahli memperkirakan satu dari 10 orang di dunia jatuh sakit akibat mengonsumsi pangan yang tercemar. Bahkan, sekitar 420.000 orang meninggal dunia setiap tahun akibat persoalan tersebut.

Investasi Strategis Kawasan, Bukan Sekadar Regulasi

Bagi Taruna, angka kematian tersebut menunjukkan bahwa keamanan pangan tidak boleh lagi menjadi urusan teknis regulator semata. Dampaknya bersentuhan langsung dengan kesehatan masyarakat, ketahanan pangan, aktivitas ekonomi, hingga harga diri perdagangan antarnegara.

“Keamanan pangan tidak lagi semata-mata merupakan fungsi regulatori. Ini adalah investasi strategis dalam kesehatan masyarakat, ketahanan pangan, ketahanan ekonomi, dan kepercayaan konsumen,” katanya secara tegas.

Oleh sebab itu, ia mendorong ASEAN untuk membangun respons darurat di atas empat fondasi utama, yaitu:

• Deteksi cepat terhadap potensi bahaya.

• Pertukaran informasi yang tepat waktu.

• Penilaian risiko berbasis ilmu pengetahuan (sains).

• Tindakan regional yang terkoordinasi secara terpadu.

Empat unsur tersebut menjadi sangat krusial ketika satu produk pangan yang sama beredar di sejumlah negara sekaligus. Dalam situasi darurat, kecepatan satu negara dalam menemukan risiko harus diikuti oleh kemampuan negara lain untuk menerima informasi, melacak distribusi produk, dan mengambil keputusan.

Antisipasi Sejak Dini, Jangan Menunggu Krisis

Lebih lanjut, Taruna menegaskan bahwa seluruh negara anggota tidak boleh membangun kesiapsiagaan saat krisis sudah pecah. Otoritas terkait wajib menguji sistem respons jauh sebelum menghadapi keadaan darurat yang sebenarnya.

“Kesiapsiagaan tidak dapat dimulai ketika krisis terjadi. Ia harus dikembangkan sebelumnya melalui sistem yang kuat, koordinasi yang efektif, dan latihan simulasi secara berkala seperti ini,” tambah Taruna.

Melalui simulasi ini, ASEAN akan memvalidasi proses koordinasi, mengidentifikasi kesenjangan sistem yang masih ada, serta memperkuat kemampuan deteksi antarnegara. Latihan ini juga menguji seberapa cepat otoritas membagikan informasi dan menerjemahkan risiko ilmiah menjadi kebijakan konkret. Keterlambatan dalam mengambil keputusan tentu saja akan memperluas paparan penyakit di masyarakat dan meningkatkan biaya penanganan.

Solidaritas untuk Membela 700 Juta Penduduk

Pada akhir sambutannya, Taruna mengajak seluruh anggota ASEAN untuk menjadikan forum FSER ini sebagai momentum emas untuk memperkuat solidaritas kawasan. ASEAN, yang kini memiliki populasi lebih dari 700 juta jiwa, sangat membutuhkan sistem yang mampu menjembatani perbedaan kapasitas regulasi di setiap negara.

Komitmen kuat ini juga berjalan sejalan dengan kampanye Hari Keamanan Pangan Sedunia tahun ini yang mengusung tema “From Burden to Solutions, Safe Food Everywhere”. Pesan tersebut menempatkan sains dan kolaborasi sebagai pilar utama.

Atas nama Pemerintah Indonesia dan BPOM RI, Taruna menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada ASEAN Health Cluster 4, Sekretariat ASEAN, dan seluruh negara anggota. Sejak inisiatif ASEAN FSER terbentuk pada tahun 2020, semua pihak terus konsisten memperkuat kesiapsiagaan regional. Langkah nyata ini sekaligus mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) poin ke-3 mengenai Kehidupan Sehat dan Sejahtera, serta poin ke-17 tentang Kemitraan global.