MAROS, BERITA-SULSEL.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maros mengambil langkah tegas demi meratakan infrastruktur pertanian. Melalui pembentukan Komisi Irigasi, pemerintah melibatkan perwakilan kelompok tani dari 14 kecamatan secara langsung. Kebijakan ini bertujuan untuk mencegah penumpukan pembangunan irigasi di wilayah tertentu saja.

Wakil Bupati Maros, Muetazim Mansyur, menegaskan pentingnya kehadiran komisi tersebut. Menurutnya, forum ini berfungsi sebagai wadah diskusi guna menentukan wilayah yang paling membutuhkan perbaikan saluran air.

“Kami ingin memastikan anggaran terserap secara adil. Dinas Pekerjaan Umum fokus pada aspek teknis, Dinas Pertanian mengawal sektor benih, sementara Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) mengomandoi arah kebijakan secara menyeluruh,” ujar Muetazim saat memimpin rapat koordinasi di Ruang Rapat Bupati, Selasa (20/10/2026).

Selama ini, ketimpangan pembangunan infrastruktur sering memicu keluhan di kalangan petani pinggiran. Karena itu, kehadiran Komisi Irigasi memberikan ruang bagi para petani untuk menyuarakan kebutuhan nyata di lapangan. Mereka bisa menentukan skala prioritas berdasarkan kondisi riil daerah masing-masing.

Selain membahas proyek fisik, komisi ini juga menyusun rencana tata tanam secara terstruktur. Para pemangku kepentingan merumuskan jadwal mulai dari musim tanam pertama (MT1), musim tanam kedua (MT2), hingga musim tanam ketiga (MT3). Langkah strategis tersebut diharapkan mampu mendongkrak produktivitas hasil panen secara berkelanjutan di seluruh wilayah Kabupaten Maros.