JAKARTA, BERITA-SULSEL.COM — Pengunduran diri Wakil Presiden secara resmi kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) langsung memicu perhatian serius dari kalangan pengamat ekonomi dan pelaku pasar.

Menurut Direktur Economic Transformation and Oversight Studies (Etos Politica), Najamuddin Arfah, dinamika besar di pucuk pimpinan eksekutif ini berpotensi memicu sikap wait and see di kalangan dunia usaha apabila pemerintah gagal mengelola proses suksesi serta koordinasi lintas kementerian secara konstitusional dan transparan.

Dalam keterangan resminya di Jakarta, Sabtu (14/11/2026), Najamuddin menyoroti bahwa stabilitas psikologis pasar sangat bergantung pada kepastian transisi kelembagaan yang cepat dan terukur.

“Pasar, dalam hal ini saham atau IHSG, sebenarnya tidak pernah alergi terhadap perubahan politik. Namun, musuh terbesar pelaku modal adalah ketidakpastian yang berlarut-larut. Oleh karena itu, pemerintah harus mengelola proses suksesi dan koordinasi lintas kementerian pasca pengunduran diri Wakil Presiden secara konstitusional dan transparan agar pelaku usaha tidak terjebak dalam sikap wait and see,” tegas alumni Magister (S2) Ekonomi Pembangunan Universitas Hasanuddin (Unhas) tersebut.

Lebih lanjut, Najamuddin mengingatkan bahwa tahun 2027 merupakan batu loncatan krusial dalam pembangunan nasional menuju target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen pada 2029. Sayangnya, momentum transisi anggaran tersebut justru bertepatan langsung dengan guncangan politik di tingkat eksekutif.

“Tahun 2027 adalah batu loncatan utama menuju target pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2029. Pelaku usaha sangat membutuhkan kepastian bahwa agenda ekonomi tidak tersandera negosiasi politik elite. Terlebih lagi, kita memikul lonjakan target pendapatan negara sebesar Rp3.435,1 triliun yang menuntut eksekusi kebijakan secara konsisten,” ujarnya.

Selain menyoroti stabilitas politik di tingkat pusat, lembaga riset yang ia pimpin juga memberikan catatan kritis mengenai pergeseran fiskal antara pemerintah pusat dan daerah. Menurut analisis Etos Politica, peningkatan belanja prioritas pusat yang berjalan beriringan dengan pengetatan ruang diskresi pada instrumen Transfer ke Daerah (TKD) memerlukan mekanisme pengawasan ketat agar tidak menahan laju ekonomi lokal.

“Kita perlu mengawasi secara ketat peningkatan belanja prioritas pusat yang dibarengi pengetatan Transfer ke Daerah (TKD). Tanpa mekanisme pengawasan dan sinkronisasi yang kuat, perputaran uang di tingkat lokal berisiko melambat sehingga pertumbuhan ekonomi daerah ikut tertahan,” jelas Najamuddin.

Sebagai langkah mitigasi agar tensi politik tidak merusak target pembangunan nasional, Etos Politica mendesak jajaran kabinet segera memperkuat koordinasi lintas sektoral serta menjaga transparansi kebijakan fiskal di hadapan publik.

“Tim ekonomi kabinet harus menjadi firewall atau benteng pertahanan untuk menjaga kepercayaan investor. Selanjutnya, pemerintah wajib segera menyampaikan sistem komunikasi yang jelas serta kepastian pembagian koordinasi kementerian kepada publik agar kompas fiskal 2027 tetap berjalan pada rel yang benar,” pungkasnya.