HIPPMAS Desak Kejati Sulsel Usut Tuntas Dugaan Korupsi Alsintan Rp243,6 Miliar dan Periksa Penyaluran di Sinjai

HIPPMAS Desak Kejati Sulsel Usut Tuntas Dugaan Korupsi Alsintan Rp243,6 Miliar dan Periksa Penyaluran di Sinjai

SINJAI, BERITA-SULSEL.COM — Dewan Pengurus Cabang (DPC) Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Sinjai (HIPPMAS) Bulupoddo bersama DPC HIPPMAS Sinjai Tengah menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel) dalam mengusut dugaan korupsi pengadaan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan). Proyek milik Kementerian Pertanian RI di Sulawesi Selatan tersebut menelan total anggaran fantastis senilai Rp243,6 miliar pada periode 2024 hingga 2025.

Kedua organisasi kemahasiswaan ini mendesak tim penyidik menjalankan proses hukum secara menyeluruh, transparan, dan tanpa tebang pilih. Merujuk pada perkembangan penyidikan Kejati Sulsel, tim jaksa telah memeriksa 74 saksi yang berasal dari unsur kelompok tani hingga jajaran dinas pertanian. Lebih jauh lagi, penyidik mengendus indikasi praktik penebusan alat kepada oknum tertentu serta dugaan manipulasi data kelompok tani penerima bantuan.

Perwakilan DPC HIPPMAS Bulupoddo, Muh Fadli, menegaskan bahwa aparat penegak hukum tidak boleh menghentikan pengusutan hanya pada pemeriksaan saksi maupun dokumen administratif belaka.

“Anggaran Rp243,6 miliar bukan jumlah yang sedikit. Ini uang negara dan hak petani yang harus dipertanggungjawabkan. Kami mendesak Kejati Sulsel menelusuri seluruh mata rantai pengadaan dan distribusi. Jangan hanya pihak di tingkat bawah yang diperiksa, sementara pihak yang memiliki kewenangan justru luput dari penelusuran,” tegas Muh Fadli, Senin (16/11/2026).

Sementara itu, perwakilan DPC HIPPMAS Sinjai Tengah, Wahyu, secara khusus meminta tim penyidik turut memeriksa realisasi penyaluran bantuan Alsintan di wilayah Kabupaten Sinjai. Berdasarkan data lapangan, alokasi bantuan untuk Sinjai meliputi 310 unit hand sprayer, lima unit traktor roda dua, serta tiga unit traktor roda empat. Selain itu, terdapat bantuan tambahan pada tahun 2026 berupa combine harvester, hand tractor, power thresher, dan mesin perajang tembakau.

“Kami meminta agar seluruh bantuan tersebut diverifikasi secara faktual, mulai dari kelompok tani penerima, keberadaan fisik alat, kesesuaian spesifikasi, hingga pemanfaatannya. Pastikan bantuan yang tercatat dalam dokumen benar-benar diterima dan dimanfaatkan petani. Jangan sampai hak petani hanya tercatat di atas kertas,” ujar Wahyu.

Kendati demikian, kedua perwakilan mahasiswa ini meluruskan bahwa desakan pemeriksaan tersebut bukanlah bentuk tuduhan penyimpangan secara sepihak. Sebaliknya, verifikasi lapangan bertujuan menjamin transparansi serta akuntabilitas penyaluran uang negara. Oleh sebab itu, mereka mendesak Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Sinjai agar membuka data penerima bantuan Alsintan secara terang-benderang kepada publik.

Pada akhirnya, DPC HIPPMAS Bulupoddo dan DPC HIPPMAS Sinjai Tengah berkomitmen terus mengawal ketat perkembangan kasus ini. Mereka menuntut aparat hukum menindak tegas siapa pun yang terbukti menyelewengkan hak petani tanpa memandang jabatan maupun kedudukan.


Comment