MAKASSAR, BERITA-SULSEL.COM – Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Jeneponto melakukan kunjungan kerja di Dinas Sosial Provinsi Sulsel, Rabu 13 Februari 2019.

Tim yang ditimpin Ketua Komisi IV DPRD Jeneponto, Asprianto membahas Program Keluarga Harapan (PKH) yang dinilai  meresahkan masyarakat.

Kata Asprianto, kedatangan pihaknya untuk mendapatkan penjelasan proses penyaluran PKH. Pasalnya, penyaluran PKH di Kabupaten Jeneponto banyak menyimpang dari fakta yang ada di lapangan.

“Ada warga yang mendapatkan PKH. Padahal tidak semestinya, begitu sebaliknya,” jelas Asprianto.

Kepala  Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan, Ilham Andi Gazaling mengatakan, penyaluran dana PKH langsung ke rekening masyarakat.

“Dana itu langsung masuk ke rekening penerima, tidak ada potongan atau pungutan lain. Pendamping hanya berhak mengecek tapi tak bisa mengambil,” terangnya.

Kata Ilham, jelang pemilu, sensitifisme masyarakat memang harus diperhatikan. PKH bukan alat politik, namun program pemerintah yang bersumber dari pusat.

“Penyalurah PKH harus menjadi perhatian khusus. Jangan digunakan sebagai alat politik. Tidak menutup kemungkinan adanya penyalahgunaan manfaat,” ujarnya. (*)