MAKASSAR, BERITA-SULSEL.COM – Komisi B Bidang Perekonomian dan Keuangan DPRD Kota Makassar kembali menggelar rapat bersama Dinas Perikanan dan Pertanian terkait pelayanan PD Rumah Potong Hewan (RPH), Senin (1/7/2019).

Anggota Komisi B, Mario David mempertimbangkan fungsi layanan sosial dan kebutuhan masyarakat. Tak mengesampingkan fungsi ekonomi dari Rumah Potong Hewan.

Ia mengharapkan penjelasan lebih lanjut terkait standarisasi untuk mencapai setifikasi halal rumah potong hewan Kota Makassar.

Direktur Umum PD Rumah Potong Hewan Beni Iskandar mengatakan, persoalan krusial di RPH coba selesaikan.

“Kami menyampaikan di forum ini karena akan berhubungan soal pelayanan, termasuk ketersediaan anggaran dan standarisasi sertifikasi halal untuk pemotongan hewan,” ungkapnya.

Ketua Komisi B DPRD Makassar, Yunus MJ berharap hasil pengkajian ini sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat kota Makassar.

“Sudah tersedia anggaran, hal ini untuk mengakomodir semua kebutuhan RPH, baik pengelolaan maupun teknis pelayanan RPH,” ujarnya.

Hal senada disampaikan Hasunuddin Leo. Kata dia, RPH harus melengkapi dokumen pendukung dari pihak terkait.

Kata dia, pihaknya akan mempelajari dan mengkaji lebih mendalam agar dapat mengambil kesimpulan serasional mungkin.

“Saya harapkan rapat lanjutan RPH bersama Dinas Pertanian dan Peternakan melengkapi dokumen pendukung lainnnya,” tutupnya.