JAKARTA, BERITA-SULSEL.COM – RAPBN 2017 kini tinggal menunggu pengesahan paripurna DPR. Setiap fraksi di DPR RI telah menyetujui RAPBN 2017 untuk menjadi UU.

Hal itu disampaikan sertiap fraksi di DPR, Selasa (25/10/2016) dalam penyampaian pandangan mini fraksi atas RUU tentang Rancangan Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 beserta nota keuangannya.

RAPBN 2017 diperkirakan masih menghadapi tantangan yang cukup berat, karena tahun ini hingga tahun depan, kondisi perekonomian global diperkirakan menghadapi tantangan yang sulit. Dampaknya, kinerja perekonomian masih akan menghadapi pelemahan.

Anggota Badan Anggaran dari Fraksi PPP DPR RI, Amir Uskara mengatakan, penyusunan asumsi makro ekonomi dalam RAPBN 2017 harus realistis dengan tetap memperhatikan perkembangan dan potensi gejolak eksternal, sehingga stabilitas ekonomi tahun depan tetap terjaga, tanpa mengabaikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Meski demikian, menurut anggota DPR dari daerah pemilihan Sulawesi Selatan I ini, sejumlah perkembangan positif pada tahun ini akan memberikan peluang bagi penguatan stabilitas ekonomi pada tahun depan. Laju pertumbuhan masih akan stabil pada kisaran 5,1 persen dengan laju inflasi yang masih cukup rendah yakni sekitar 4 persen. Inflasi yang tetap rendah akan mendorong penurunan tingkat suku bunga SPN 3 bulan pada kisaran 5,3 persen.

Amir menjelaskan, harga minyak secara global tahun 2017 diperkirakan cenderung naik, meski kenaikan ini belum diikuti dengan peningkatan lifting minyak. Lifting minyak pada kisaran815 ribu barel/hari dengan harga minyak ditetapkan US$ 45 perbarel. Sementara nilai tukar rupiah pada kisaran Rp 13.300/US$.

“Perkembangan ekonomi tahun ini yang cukup masih stabil ini, bisa mendorong pemerintah untuk makin konsistensi dalam upaya mengentaskan jumlah penduduk miskin, pengangguran dan kesenjangan ekonomi,” ujar Amir yang juga pernah menjadi Ketua DPW PPP Sulawesi Selatan dan Ketua DPW Ansor Sulawesi Selatan.

Menurut Amir, dalam upaya mengatasi kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan, langkah penting yang perlu dilakukan pemerintah adalah mendorong laju perekonomian untuk tumbuh secara berkualitas dan inklusif yang diikuti dengan kemampuan pemerintah memberikan jaring pengaman sosial yang diarahkan bagi penguatan kelompok kelompok marginal yang selama ini belum diuntungkan dengan pencapaian laju pembangunan.

“Indikator yang mencerminkan kondisi kemiskinan, seperti nilai tukar petani, nelayan, upah buruh dan usaha lainnya, harus muncul dalam indikator makro ekonomi. Jaring pengaman yang mampu melindungi rakyat miskin harus diperluas seperti asuransi yang bisa mengcover para lansia, kegagalan petani dan nelayan dan kelompok penganggur,” ujar Amir Uskara. (*)

SUMBER: parle-Indonesia