Anggaran KPU Soppeng Harus Audit

Kadishut Soppeng Ingatkan PNS Agar Netral di Pilkada — Anggaran KPU Soppeng Harus Audit

SOPPENG, BERITA-SULSEL.COM – Anggaran Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Soppeng dinilai sangat tinggi dalam pelaksanaan pilkada yang mencapai Rp15 miliar. Untuk itu, badan pemeriksa keuangan maupun pihak terkait harus melakukan audit.

Hal ini disampaikan Andi Maman, salah satu staf ahli anggota DPR RI dari fraksi PDIP kepada wartawan di Soppeng, Rabu (11/11/2015). Kata dia, anggaran pelaksanaan sebenarnya Rp13 miliar. Tapi, dalam perjalanannya ada tambahan sebesar Rp2 miliar.

Andi Maman sapaan akrabnya, membandingkan anggaran KPU Pangkep yang hanya menggunakan anggaran Rp 12 miliar pada tahap awal.
Menurutnya, penduduk dan letak geografis Pangkep lebih besar ketimbang Soppeng. Belum lagi jumlah pasangan calon yang ikut.

“Pangkep empat paslon, jumlah penduduk lebih banyak, distribusi logistik pasti lebih sulit karena memiliki banyak pulau berpenghuni, tetapi mengapa Soppeng lebih banyak anggarannya, itu penting untuk diaudit” jelasnya.

Hal senada disampaikan Andi Rahmat yang juga mantan ketua Panwas Soppeng. Kata dia, KPUD Soppeng harus menjelaskan berapa jumlah anggaran yang dikeluarkannya untuk pembuatan dan pemasangan alat peraga kampanye (APK), sosialisasi, anggaran penyelenggaraan debat, pencetakan kertas suara dan distribusi suara.

“KPU Soppeng harus transparan dalam penggunaan anggaran. Dana KPU sebelum penetapan paslon Rp 13 miliyar untuk tiga calon, tetapi sekarang hanya dua paslon,” jelasnya.

Menurutnya, pemerintah terlalu banyak menghambur-hamburkan uang demi Pilkada Soppeng. Anggaran senilai Rp 13 miliar sudah cukup digunakan untuk dua paslon,” terangya.

Dia menilai, dana tambahan yang digelontorkan senilai Rp 2 miliar untuk penyelenggaraan dan pelaksanaan Pilkada Soppeng seharusnya dikurangi, bukan ditambah, jumlah paslonnya hanya dua. (fth)