PALOPO, BERITA-SULSEL.COM – Pemerintah Kota Palopo kembali menerima penghargaan. Kali ini diberikan dari Badan Pengelola Jaminan Sosial ( BPJS) Kesehatan atas tercapainya Universal Health Coverage (UHC).

Penghargaan Universal Health Coverage (UHC) JKS-KIS Award tersebut diserahkan langsung Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) yang diwakili Mendagri Tjahjo Kumolo kepada penjabat sementara ( Pjs) Walikota Palopo di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 23 Mei 2018.

Pjs Walikota Palopo, Andi Arwien menyampaikan rasa syukur atas penghargaan tersebut. Hal tersebut sebuah apresiasi dari BPJS karena Kota Palopo   berhasil mencapai UHC.

“Alhamdulillah, Kota Palopo mendapatkan penghargaan UHC. Ini merupakan wujud kepedulian pemerintah daerah terhadap kesehatan masyarakatnya,” ungkap Andi Arwien.

Arwien juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak atas upaya dan kerja keras dalam pencapaian target pemenuhan kuota bagi masyarakat penerima manfaat.

“Ini kerja keras kita semua, baik pemerintah maupun masyarakat Kota Palopo. Inilah hasilnya, kita mendapatkan penghargaan,” kata Andi Arwien.

Arwien berharap, penghargaan ini menjadi motivasi untuk kedepannya agar pemenuhaan kuota secara menyeluruh dapat lebih ditingkatkan.

Sementara itu, Kepala Bagian Humas Kota Palopo, Eka Sukmawaty yang mendampingi Walikota Palopo bersama Kepala BPJS Cabang Kota Palopo Yusef Eka Darmawan, mengungkapkan, penghargaan tersebut akan diserahkan langsung  Presiden RI Joko Widodo.

Penghargaan tersebut diterima Kota Palopo dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebagai salah satu daerah dari 4 Provinsi dan 120 kabupaten/kota di Indonesia yang sukses bekerjasa sama dalam program jaminan kesehatan.

” Kota Palopo  menerima penghargaan setelah dinyatakan berhasil memberikan pelayanan kesehatan prima berbekal kartu BPJS kepada masyarakat,” ungkap Eka.

Kata Eka, penghargaan diterima  Kota Palopo karena dianggap telah berhasil mengikut sertakan 95 persen masyarakat dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS).

Pemerintah Kota Palopo telah menganggarkan biaya kesehatan menyeluruh yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Dari data yang ada,  peserta BPJS kesehatan sudah mencapai 96 %, artinya tersisa 4%  masyarakat yang belum tercover JKN dan KIS.(*)