BONE, BERITA-SULSEL.COM — Masih tentang disabilitas, Direktur Lembaga Pemberdayaan Perempuan (LPP) Bone, Andi Ratna, saat diskusi yang digelar YASMIB, Sabtu (28/7/18) siang, mengatakan kalau pendekatan advokasi penyandang disabilitas harus memperhatikan budaya lokal termasuk bagaimana cara masyarakat suatu daerah berkomunikasi.

“Kalau di Bone, pejabat pemerintahnya cenderung malu kalau diberitakan negatif, jadi harus mendahulukan musyawarah” kata Ratna.

Dari pengalaman Ratna selama mengadvokasi hak disabilitas dan kelompok rentan, pemerintah yang pernah diberitakan buruk terhadap sebuah kasus, biasanya menutup komunikasi. Untuk menghindari konflik, Ratna memilih berdiskusi.

“Saya juga lebih senang memakai bahasa daerah dalam menyampaikan tuntutan, biar lebih cair” ungkapnya.

Hal penting pula menurut Ratna, advokasi yang dilakukan harus dibarengi sikap sabar dan tidak boleh memaksakan semua tuntutan diselesaikan dalam suatu waktu.

“Harus dicicil satu per satu” tambah Ratna.

Selain memahami budaya, strategi advokasi juga harus kuat dalam pengawalan. Program pemerintah harus melibatkan pihak yang berkepentingan mulai dari perencanaan hingga realisasi.

“Kalau ada rapat desa atau kecamatan silahkan masuk mendengar, biar tidak diundang supaya kita tahu apa yang akan dibikin pemerintah” terangnya.

Jika semua strategi tersebut sudah dilakukan dan belum juga mendapat respon dari pihak pemerintah, disinilah peran penting media.

“Kalau sudah berulang kali disampaikan masalahnya tapi tidak ada tindakan, memang perlu juga diberitakan” tutupnya. (eka)