GOWA, BERITA SULSEL.COM – Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Gowa menyatakan sikap tegas terkait dinamika politik lokal. Mereka mendukung penuh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gowa yang tengah menggulirkan hak angket terhadap Bupati Gowa, Sitti Husniah Talenrang.

Pengurus PCNU Gowa, Mazkur, menyampaikan langsung dukungan tersebut di hadapan awak media di Sungguminasa, Jumat malam. Ia menegaskan bahwa organisasi keagamaan terbesar di Indonesia ini tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan klarifikasi (tabayyun) dalam menyikapi isu di tengah masyarakat.

“Berdasarkan kesepakatan pengurus harian PCNU Kabupaten Gowa, kami berharap semua pihak menghormati proses yang sedang berjalan di DPRD Gowa. Kita semua harus mematuhi dan menghormati apa pun keputusan para anggota dewan yang tergabung dalam hak angket,” tegas Mazkur.

Dorong Keterbukaan Informasi

Menurut Mazkur, seluruh elemen masyarakat, termasuk NU, sudah sepatutnya mengawal langkah konstitusional DPRD Gowa ini. Oleh karena itu, PCNU Gowa mengajak warga untuk ikut mendukung proses politik tersebut.

“Mari kita dukung hak angket ini guna mengungkap fakta yang sebenarnya,” ujarnya.

Selanjutnya, Mazkur menyoroti substansi dugaan yang memicu lahirnya hak angket tersebut, salah satunya terkait isu personal yang menerpa kepala daerah. Ia menyatakan, jika dugaan atau sangkaan tersebut terbukti benar di kemudian hari, maka PCNU menyarankan agar Bupati Gowa mengambil sikap kesatria.

“Jika semua sangkaan itu benar adanya, sikap NU sangat jelas. Sebaiknya yang bersangkutan berbesar hati menanggalkan jabatannya,” tambah Mazkur.

Jaga Kondusivitas Daerah

Meskipun mendukung hak angket, Mazkur mengklarifikasi bahwa PCNU Gowa tidak dalam posisi mendesak atau mengintervensi. Pihaknya murni mendukung penegakan aturan sepanjang berjalan sesuai mekanisme dan kewenangan yang sah.

Selain itu, PCNU Gowa mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan menjaga kondusivitas daerah. Warga sebaiknya tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang belum mendapatkan verifikasi resmi.

Oleh karena itu, PCNU juga meminta pihak-pihak terkait untuk segera memberikan klarifikasi yang transparan kepada publik. Langkah ini sangat penting demi menghindari simpang siur informasi dan potensi konflik di lapangan.

“Kami berharap pihak-pihak yang berkepentingan dapat memberikan klarifikasi secara terbuka, sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan,” pungkasnya.