BONE, BERITA-SULSEL.COM –– Menyikapi banyaknya Kepala Desa yang dilaporkan ke pihak berwajib atas dugaan penyalahgunaan Dana Desa, Wakil Komisi I DPRD Bone, Saipullah Latief Manyala, mengatakan kalau hal ini benar terjadi maka akan menjadi warning bagi Kepala Desa lain agar berhati-hati menggunakan anggaran.

Disisi lain, Saipullah menyesalkan pernyataan pihak kepolisian bahwa korupsi Kades di Bone adalah korupsi terbanyak karena menurutnya ini akan menjadi presiden buruk bagi Kabupaten Bone.

“Terkait ADD yang jadi opini di media seolah-olah Bone paling besar korupsinya, perlu kedepankan asas praduga tak bersalah. Polisi itu kan cerdas kalau belum tersangka apalagi terdakwa, belum tentu ada pelanggaran. Satu sisi jadi presiden buruk kalau tidak terjadi tapi kalau benar, ya pertanggungjawabkan. Laporan itu tentu harus ada dasar dan saya support penegak hukum untuk tetap lebih tegas” terangnya.

Ketika kasus ini mencuat, pihak Inspektorat Daerah pun jadi sorotan karena dari setengah milyar temuan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), tidak sepeserpun menjadi temuan Inspektorat. Bahkan sempat keluar pernyataan dari ketua Watampone Anti Corruption (WAC) Bone, Ali Imran, untuk membubarkan Inspektorat.

“Inspektorat manusia biasa, itu persoalan integritas saya tidak bisa menjustifikasi, apakah memang lalai atau SDMnya tidak mampu mengemban tugas” kata Saipullah.

Meskipun demikian, Saipullah tetap berharap Inspektorat mampu melakukan pengawasan lebih ketat dan tau persis tugas serta wewenangnya.

“Inspektorat harus tahu persis tugas dan wewenangnya, jangan takut” tegasnya. (eka)