MAKASSAR, BERITA-SULSEL.COM – Sekretaris Komisi C Bidang Pembangunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar Fasruddin Rusli meminta Pemerintah Kota (Pemkot) menangguhkan kredit untuk pegawai non eselon yang terdampak Covid-19.

Hal ini disampaikan Fasruddin Rusli saat ditemui di kediamanya, Jalan Gajah, Kelurahan Maricaya Baru, Kecamatan Makassar, Kamis, (30/4/2020).

Politisi PPP ini mengatakan, pegawai non eselon punya banyak kredit, terkhususnya di Bank Pemerintah Daerah (BPD) Sulselbar. Sehingga, Pemkot harus menangguhkan kredit.

“Saya meminta kepada Pemkot Makassar, melalui BPD Bank Sulselbar kiranya memberikan keringanan kepada pegawai non eselon yang memiliki kredit. Agar mereka juga bisa memikirkan biaya kebutuhan sehari-harinya,” ujarnya.

“Apa lagi, saat ini perekonomian daerah sangat menurun akibat dampak covid-19.  Semua masyarakat pasti memiliki kredit. Pihak BPD harus memberikan keringanan,” tambahnya.

Acil, sapaan akrabnya, menjelaskan, apa bila ada penangguhan dari Pemkot Makassar untuk anggota legislator itu tidak mengapa.

“Saat ini hampir seluruh anggota legislator usahanya ditutup akibat pandemic covid-19. Saya juga punya usaha sendiri, tetapi dengan adanya covid-19 ini membuat usaha saya tidak berjalan dengan seperti biasanya. Ditambah lagi untuk bayar insentif karyawan,” tutupnya (*)