MAKASSAR, BERITA-SULSEL.COM – Ketua Bidang Pemilu dan Pilkada DPD 1 Pemuda/KNPI Sulawesi Selatan, Syamsul Bahri Majjaga menilai, hasil pemeriksaan kesehatan di RSUP Dr Wahidin Sudirohusodo, Makassar yang menemukan adanya kandidat calon wakil kepala daerah dari Kabupaten Barru, Andi Mirza Riogi Idris menunjukkan peredaraan dan penggunaan narkoba di Barru masih ada.

Selain itu, Suardi Saleh yang menjadi petahana di Pilkada Kabupaten Barru tak selektif memilih pasangan dengan melihat track record atau rekam jejak pasangannya.

“Saat ini, KPU Kabupaten Barru menyatakan Andi Mirza Riogi Idris tidak memenuhi syarat sebagai calon Wakil Bupati Barru dikarenakan positif Narkotika,” jelasnya.

Putusan positif narkotika tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan di RS Private Care Center (PCC) RSUP Wahidin Sudirohusodo, Kota Makassar.

Namun, jelas Zul Majjaga, sapaan akrabnya, saat ini tak lagi berbicara seputar pasangan kandidat di Pilkada Barru. Sebab, KPU Barru tetap memberikan kesempatan kepada partai pengusung untuk mengganti pasangan Suardi Saleh.

Dari kasus ini, jelas Zul, ancaman terbesar Pemilukada tahun 2020, khususnya di Kabupaten Barru saat ini tentang “Tubuh Politik Bupati Barru Versus Tubuh Pilihan Positif Narkoba”.

Argumentasi sederhananya, kata Zul Majjaga, berdasar pada keyakinan politik publik yang bertumpu pada kekuatan demokrasi, setiap gerakan elitnya untuk perubahan positif.

“Artinya, narkoba sebagai ancaman nyata bagi kita saat ini. Jika pemimpinnya rusak, bagaimana nasib masyarakatnya,” jelasnya. .

“Untuk kasus pasangan calon di Kabupaten Barru, kami memiliki sudut pandang liar, dimana ini benar-benar memiliki kapasitas untuk meluncurkan teks kode di ruang publik,” terangnya.

“Kasus ini adalah pukulan yang memalukan untuk Kabupaten Barru, juga menjadi alarm bagi kabupaten dan kota lain di Sulawesi Selatan, terutama yang ingin melakukan Pemilukada serta tahun 2020,” tambahnya.

Menurut Zul, dokumen hasil pemeriksaan BNN bisa dikutip untuk menawarkan beberapa nasihat gila. Pertama, Pemilukada sebagai panggung untuk membela kehormatan dan kepentingan publik, yang alat sorotnya berakar pada tindakan pasangan calon pemimpinnya untuk dimenangkan.

“Perilaku calon kepala daerah menjadi proposal orientasi politik mereka kepada kita sebagai pemilik suara, apakah mereka layak dipilih atau tidak,”paparnya. (*)