MAKASSAR, BERITA-SULSEL.COM – Anggota DPRD Kota Makassar, Nurul Hidayah menyoroti soal evaluasi direksi dan lelang jabatan lingkup Pemkot yang bakal dilakukan Pj Walikota Makassar, Rudy Djamaluddin.

Nurul menilai, kepala daerah yang hanya berstatus sementara tidak disarankan mengambil kebijakan tersebut. Menurutnya, wewenang ini harus diambil oleh Wali Kota terpilih nantinya.

“Evaluasi atau pergantian ini harus dilakukan Walikota definitif,” kata Nurul, Selasa (29/12/2020).

Terlebih, Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih pemenang Pilwalkot, Mohammad Ramdhan ‘Danny’ Pomanto-Fatmawati Rusdi tak lama lagi akan dilantik. Olehnya itu, ia mendesak Rudy untuk membatalkan rencana tersebut.

“Februari (2020) tanggal 17 kan sudah pelantikan, tidak lama lagi. Apalagi bulan Januari kan, masuk program kerja baru,” sambung Legislator dari Fraksi Partai Golkar ini.

Diberitakan sebelumnya, Rudy Djamaluddin menegaskan bakal tetap melakukan lelang jabatan Kepala Dinas atau SKPD. Kebijakan ini diambil setelah melihat ada 13 jabatan saat ini yang tengah lowong.

“Lelang jadi, bedakan pergantian dan pengisian. Pergantian kalau ada orang disini kita ganti, itu tidak boleh menurut surat edaran Mendagri,” ujarnya sekaligus membantah dirinya melanggar edaran Mendagri soal larangan mutasi, Selasa (29/12/2020).

Begitu pula dengan evaluasi kinerja Perusda. Hal ini dianggap perlu demi memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Makassar. Ia pun sesumbar melakukan perombakan direksi apabila kinerja mereka selama ini dinilai buruk. (*)