MAKASSAR, BERITA-SULSEL.COM –Penerimaan Siswa Baru (PSB) tahun ajaran 2025/2026 di Makassar kembali menuai kritik. Lonjakan aduan dari orang tua siswa terkait ketimpangan distribusi peserta didik mendorong Komisi D DPRD Makassar turun tangan melakukan evaluasi.

Ketua Komisi D, Ari Ashari Ilham, menyebut banyaknya laporan kejanggalan dalam penerapan zonasi. Ia menyoroti kasus siswa yang rumahnya hanya berjarak ratusan meter dari sekolah, namun tidak diterima.

“Sistem ini seharusnya menjamin akses pendidikan yang adil, tetapi kenyataannya malah menimbulkan kegelisahan,” ujar Ari, Rabu (9/7).

Evaluasi yang dilakukan DPRD saat ini masih dalam tahap awal dan akan terus dipantau. Ari menekankan pentingnya pengawasan lintas sektor untuk memastikan PSB berlangsung jujur, adil, dan akuntabel.

Solusi Jangka Pendek untuk Ribuan Siswa

Dalam rapat kerja dengan Dinas Pendidikan, Komisi D menyoroti ketimpangan jumlah pendaftar antar sekolah. Banyak sekolah negeri kelebihan pendaftar, sementara yang lain kekurangan murid.

Ari menilai kondisi ini tak boleh berulang setiap tahun. Ia mengusulkan reformasi pengelolaan daya tampung, termasuk subsidi bagi siswa yang terpaksa bersekolah di lembaga swasta.

“Jika penambahan rombongan belajar (rombel) di sekolah negeri belum bisa dilakukan, subsidi untuk sekolah swasta adalah langkah konkret yang bisa segera dijalankan,” tegas Ari.

Selain itu, ia mendorong Dinas Pendidikan untuk berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan agar ada ruang penambahan rombel secara legal.

Pemkot Ambil Langkah Cepat, Pastikan Semua Anak Sekolah

Sementara itu, Pemerintah Kota Makassar mengambil langkah cepat untuk mengatasi persoalan daya tampung. Wali Kota Munafri Arifuddin menanggapi laporan adanya 4.000 hingga 5.000 anak yang belum tertampung di jenjang SMP setelah jalur zonasi ditutup.

“Saya akan bertemu Dinas Pendidikan untuk memverifikasi laporan ini. Prinsipnya, semua anak harus sekolah,” kata Munafri.

Appi, sapaan akrabnya, memastikan tidak ada anak yang putus sekolah karena persoalan daya tampung. Pemerintah Kota Makassar sedang menyiapkan beberapa solusi, di antaranya:

• Penambahan rombel. Pemkot akan menambah 5-8 siswa per rombel di sekolah negeri yang memungkinkan.
• Sinergi dengan sekolah swasta. Pemerintah Kota menjajaki pola subsidi dan titipan khusus untuk siswa dari keluarga kurang mampu.

Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Makassar, Syarifuddin, mengakui bahwa persoalan distribusi peserta didik belum ideal. Ia menyebut solusi sementara adalah mengalihkan siswa ke sekolah-sekolah yang masih memiliki daya tampung.

Jadwal Tahap Kedua PSB

Tahap kedua pendaftaran PSB akan dimulai pada 9 Juli 2025 melalui jalur akademik (15%), prestasi (10%), afirmasi (DTKS), dan mutasi domisili. Secara total, daya tampung jalur non-zonasi mencapai 50 persen.