MAKASSAR, BERITA-SULSEL.COM – Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar menyetujui Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Tahun Anggaran 2025, namun keputusan itu diwarnai sejumlah kritik tajam dan syarat penting dari fraksi-fraksi, terutama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Golkar.

Meskipun menyatakan menerima, kedua fraksi menegaskan bahwa persetujuan ini wajib diikuti dengan perbaikan substansi dan efektivitas program di lapangan.

PKB Desak Anggaran Pro-Disabilitas

Juru bicara Fraksi PKB, Zulhajar, menekankan bahwa APBD-P ini masih memiliki “ruang kosong” dalam hal pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Ia meminta Pemerintah Kota Makassar untuk tidak hanya berhenti pada narasi, tetapi segera menyusun program nyata seperti pelatihan keterampilan hidup dan peluang kerja yang sesuai.

“Tidak boleh ada warga yang tertinggal hanya karena perbedaan kemampuan fisik. Politik anggaran tidak boleh semata soal angka, tetapi harus memampukan semua warga, bukan hanya mayoritas yang kuat,” tegas Zulhajar dalam rapat (04/09).

PKB menyatakan akan terus membangun komunikasi politik untuk memastikan suara kelompok rentan ini ditindaklanjuti, menegaskan bahwa kemanusiaan adalah hal yang lebih penting dari politik.

Golkar Soroti Akuntabilitas dan Kesejahteraan

Sementara itu, Fraksi Golkar melalui juru bicaranya, Drs. Arifin Majid, menyampaikan apresiasi atas jawaban Wali Kota, namun tetap memberi catatan keras. Golkar menyoroti pentingnya prinsip efisiensi dan akuntabilitas agar setiap rupiah anggaran memberi manfaat langsung kepada masyarakat.

Golkar mendesak adanya penajaman anggaran di sektor mendesak, seperti:

• Pendidikan dan Kesehatan: Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kesehatan, terutama di wilayah kepulauan.
• Akses Kesehatan: Kelanjutan dan prioritas Program Universal Health Coverage (UHC).
• Infrastruktur: Evaluasi kembali proyek pembangunan yang tertunda.

Tak hanya itu, Golkar juga mengingatkan soal kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). “Restrukturisasi dan penambahan modal harus dibarengi peningkatan kinerja yang terukur. BUMD tidak boleh hanya jadi beban,” tegas Arifin.

Terakhir, Golkar mengapresiasi pemulihan pasca-kebakaran Gedung DPRD dan meminta agar gerakan #JagaMakassarta terus diperkuat, serta persiapan kantor sementara agar fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran DPRD tetap berjalan optimal.