JAKARTA, BERITA-SULSEL.COM — Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Makassar meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri PANRB, Rini Widyantini, kepada Kepala DPM-PTSP Kota Makassar, Mario Said, dalam ajang SAKIP dan Zona Integritas Award 2025 yang digelar di Aula Kementerian PANRB, Jakarta, Rabu (11/2/2026).

Predikat WBK diberikan kepada instansi pemerintah yang dinilai memenuhi standar dalam pencegahan korupsi, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Menteri PANRB Rini Widyantini menyampaikan, evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Zona Integritas (ZI) menjadi instrumen penting dalam mendorong birokrasi yang berdampak dan transparan.

“Penyerahan penghargaan SAKIP dan ZI Tahun 2025 ini merupakan bentuk apresiasi kepada instansi pemerintah yang telah menunjukkan upaya dalam memperkuat tata kelola reformasi birokrasi serta menghadirkan pelayanan publik kepada masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala DPM-PTSP Kota Makassar, Mario Said, menyampaikan apresiasi atas capaian tersebut. Ia menyebut predikat WBK ini menjadi yang pertama kali diraih oleh DPM-PTSP Kota Makassar.

“Penghargaan ini merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran serta dukungan Pemerintah Kota Makassar dalam mendorong pelayanan publik yang berintegritas,” kata Mario.

Ia menambahkan, capaian tersebut akan menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas layanan, termasuk dalam aspek kecepatan, transparansi, dan profesionalisme pelayanan perizinan serta penanaman modal.

“Predikat ini bukan akhir, tetapi menjadi komitmen bagi kami untuk terus berbenah dan meningkatkan standar pelayanan kepada masyarakat,” lanjutnya.

Dalam kegiatan tersebut, Mario Said didampingi Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal Firman Wahab dan Fungsional Penata Perizinan Aan Koneri.

Pemerintah Kota Makassar menyatakan komitmennya untuk terus memperkuat reformasi birokrasi melalui pendampingan Inspektorat, Bagian Organisasi dan Tata Laksana (Ortala), serta organisasi perangkat daerah (OPD) teknis terkait guna memastikan tata kelola berjalan sesuai ketentuan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.