GOWA, BERITA-SULSEL.COM – Kondisi Gunung Bulu Bawakaraeng yang terus mengalami kerusakan memicu keprihatinan mendalam dari berbagai kalangan. Menyikapi hal tersebut, gabungan organisasi mahasiswa pecinta alam (Mapala) dan komunitas lingkungan se-Sulawesi Selatan menggelar Dialog Publik dan Pameran Kerusakan Gunung Bulu Bawakaraeng di Aula FEBI UIN Alauddin Makassar, 22–23 Juli 2026.

MAPALASTA UIN Alauddin Makassar menginisiasi kegiatan kolektif ini bersama Pusat Koordinasi Daerah (PKD) Mapala Perguruan Tinggi se-Sulsel dan belasan organisasi Mapala lainnya. Langkah ini bertujuan membangun kesadaran publik sekaligus mendorong aksi nyata perlindungan kawasan pegunungan tersebut.

Selama dua hari, panitia menampilkan pameran foto yang merekam fakta kerusakan di lapangan. Pengunjung menyaksikan bukti penumpukan sampah, pembukaan jalur pendakian ilegal, penebangan pohon, hingga kerusakan bentang alam. Selain itu, panitia memajang maket tiga dimensi berbasis peta topografi tahun 1924 dari Perpustakaan Universitas Leiden untuk memperlihatkan morfologi Bawakaraeng sebelum longsor besar.

Pemerhati Gunung Bawakaraeng, Nevy James Tonggiroh, menjadi pemantik utama dalam dialog publik ini. Ia menilai salah satu akar masalah kerusakan Bawakaraeng terletak pada pendekatan tata kelola yang keliru.

“Pihak yang mengurusi tempat ini tidak memahami apa itu gunung. Bawakaraeng adalah nama gunung, maka pengelolaannya harus menggunakan ilmu gunung, bukan sekadar cara berpikir kehutanan atau lingkungan biasa. Bawakaraeng rusak karena salah urus,” tegas Nevy James.

Selanjutnya, Nevy menyayangkan belum adanya undang-undang atau regulasi khusus di Indonesia yang melindungi kawasan gunung. Akibatnya, pemerintah masih menyamakan tata kelola gunung dengan kawasan hutan pada umumnya. Padahal, Bawakaraeng menyimpan nilai ekologis, sejarah, budaya, hingga nilai spiritual yang tinggi bagi masyarakat Sulawesi Selatan.

Senada dengan hal itu, para peserta dari kalangan Mapala turut mengkritisi pembangunan fasilitas fisik di kawasan puncak, seperti toilet dan musala. Mereka menilai pembangunan infrastruktur tersebut minim kajian ilmiah komprehensif sehingga berpotensi merusak karakteristik alami gunung.

Di samping itu, para mahasiswa menyayangkan absennya pihak pengambil kebijakan. Panitia telah mengundang Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Sulsel, Pusdal LH SUMA, serta DLHK Sulsel. Namun, ketiga instansi pemerintah tersebut tidak hadir hingga acara selesai.

Meskipun tanpa kehadiran perwakilan pemerintah, sekitar 80 peserta tetap mengikuti diskusi secara interaktif. Para mahasiswa menegaskan bahwa dialog publik ini menjadi langkah awal untuk menggalang gerakan konservasi yang lebih masif.

Sebagai penutup, seluruh elemen yang hadir sepakat mendorong evaluasi total terhadap tata kelola Bawakaraeng. Mereka menuntut restorasi ekosistem secara menyeluruh serta mendesak lahirnya kebijakan khusus yang mampu menjamin kelestarian Gunung Bawakaraeng secara berkelanjutan. (*/)