MAKASSAR, BERITA-SULSEL.COM — Pemerintah Kota Makassar mematangkan arah pembangunan tahun 2026 melalui Forum Lintas Perangkat Daerah yang digelar Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) di Hotel Four Points by Sheraton Makassar, Kamis (12/2/2026).

Forum tersebut menjadi ruang sinkronisasi dan penajaman program antarperangkat daerah setelah sebanyak 2.181 usulan masuk dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Rinciannya, 1.194 usulan Daftar Kegiatan Lingkungan (Dakel) dan 987 usulan sektoral. Selain itu, terdapat 795 usulan hasil integrasi Dakel dan sektoral yang akan melalui proses penetapan prioritas.

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan pentingnya pembenahan internal birokrasi sebelum memperkuat kerja lintas perangkat daerah. Ia mengingatkan agar tidak ada ego sektoral maupun praktik yang dapat menghambat efektivitas pembangunan.

“Bagaimana mau lintas kerja kalau secara internal masih banyak hal yang belum bisa dibenahi dengan baik,” tegas Munafri.

Ia juga menyoroti pentingnya integritas dalam pengelolaan anggaran serta meminta agar tidak terjadi penganggaran ganda (double budgeting). Menurutnya, sistem pemerintahan perlu terus didorong ke arah digitalisasi untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas.

“Jangan membangun kerajaan-kerajaan sendiri. Pastikan program tepat sasaran, tepat waktu, dan efisien,” ujarnya.

Munafri menambahkan, isu kebersihan kota menjadi perhatian serius, termasuk pelaksanaan program “Jumat Bersih” hingga tingkat RT. Penataan taman kota, pengendalian baliho dan spanduk, serta penertiban iklan rokok di kawasan strategis juga menjadi bagian dari agenda pembenahan kota.

Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menekankan pentingnya penyelarasan program seluruh perangkat daerah dengan visi dan misi pembangunan kota.

“Semuanya harus bergerak dalam satu irama. Sinkronisasi program adalah kunci agar tujuan pembangunan tercapai optimal,” katanya.

Sementara itu, Kepala Bappeda Makassar, Dahyal, memaparkan sejumlah program strategis hasil rekomendasi perangkat daerah. Dari sektor pendidikan, diusulkan rehabilitasi ruang kelas, penguatan pendidikan inklusi, pengaktifan Unit Layanan Disabilitas (ULD), hingga penyediaan data Anak Tidak Sekolah (ATS) berbasis nama dan alamat.

Di bidang kesehatan, program difokuskan pada peningkatan layanan di wilayah kepulauan, pelatihan bahasa isyarat bagi tenaga kesehatan, penyusunan SOP pelayanan ramah disabilitas, serta dukungan layanan bagi ODGJ terlantar.

Dinas Pekerjaan Umum memprioritaskan akses air bersih dan sanitasi aman di wilayah pesisir dan Makassar Utara, pembangunan infrastruktur jalan dan drainase, serta pengendalian banjir. Sementara Dinas Lingkungan Hidup mendorong penguatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui bank sampah, TPS3R, dan edukasi lingkungan.

Program lain mencakup penguatan urban farming oleh Dinas Perikanan dan Pertanian, peningkatan daya saing destinasi wisata dan ekonomi kreatif oleh Dinas Pariwisata, serta transformasi digital dan penguatan kelembagaan koperasi oleh Dinas Koperasi dan UKM.

Dahyal menyatakan seluruh usulan tersebut akan menjadi bahan penajaman dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan 2026.

“Harapannya, program yang ditetapkan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat secara tepat sasaran, efektif, dan berkelanjutan,” pungkasnya.