MAKASSAR, BERITA-SULSEL.COM – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memperkuat langkah antisipatif pengendalian inflasi menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadan dan Idul Fitri 2026.

Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, saat memberikan arahan pada High-Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Sulsel di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulsel, Jumat (13/2/2026).

Dalam forum tersebut, Fatmawati menekankan pentingnya kewaspadaan terhadap tren inflasi. Ia menyampaikan, inflasi bulanan Sulawesi Selatan pada Januari 2026 tercatat sebesar 0,47 persen, sedikit menurun dibanding Desember 2025 sebesar 0,49 persen. Namun secara tahunan (year on year), inflasi mencapai 4,11 persen.

“Ini mengindikasikan tekanan harga berpotensi meningkat apabila inflasi bulanan tetap tinggi secara konsisten,” ujarnya.

Komoditas Pangan Penyumbang Inflasi

Sejumlah komoditas pangan disebut masih menjadi penyumbang utama inflasi, antara lain beras, cabai, ikan bandeng, ikan layang, ikan cakalang, telur ayam ras, serta udang basah. Menjelang Ramadan dan Idul Fitri, potensi gangguan pasokan terhadap komoditas tersebut dinilai perlu diantisipasi sejak dini.

Berdasarkan analisis harga per awal Februari 2026, beberapa komoditas strategis tercatat berada di atas Harga Acuan Pemerintah (HAP) maupun Harga Eceran Tertinggi (HET). Cabai rawit yang sebelumnya menahan laju inflasi kini menunjukkan tren kenaikan harga di sejumlah wilayah.

Dari sisi inflasi tahun kalender (year to date), Sulsel pada Januari 2026 mencatat angka 0,47 persen. Angka ini lebih tinggi dibanding periode yang sama tahun 2025 sebesar -0,75 persen dan tahun 2024 sebesar 0,36 persen.

Fatmawati meminta TPID kabupaten/kota fokus pada komoditas strategis dan bergerak cepat berbasis data.

“Intervensi stabilisasi harga dan penguatan pasokan pangan harus digencarkan,” katanya.

Neraca Pangan dan Langkah Antisipatif

Selain perkembangan harga, ia juga menyoroti neraca pangan Sulawesi Selatan per Desember 2025. Ketahanan stok beras tercatat mencapai 561 hari dan jagung 29 hari. Namun, beberapa komoditas masih dalam kondisi defisit, seperti kedelai minus tujuh hari dan bawang putih minus 26 hari. Cabai rawit tercatat hanya memiliki ketahanan stok lima hari.

Menurutnya, kondisi tersebut memerlukan langkah antisipatif, terutama jika terjadi arus keluar pasokan dari Sulawesi Selatan.

Pemprov Sulsel mendorong optimalisasi Belanja Tidak Terduga (BTT) sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 untuk mendukung operasi pasar murah dan Gerakan Pangan Murah (GPM) di 24 kabupaten/kota, serta penguatan kerja sama antar daerah dalam pengelolaan komoditas surplus dan defisit.

Dorong Digitalisasi Daerah

Dalam kesempatan yang sama, Fatmawati juga menekankan pentingnya percepatan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah. Selama tiga tahun berturut-turut, Sulawesi Selatan meraih predikat juara nasional TP2DD.

Ia meminta dukungan Bank Sulselbar dalam memperluas penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) serta kanal pembayaran digital seperti QRIS, virtual account, dan cash management system (CMS).

“Digitalisasi bukan semata soal teknologi, tetapi juga upaya meningkatkan pendapatan asli daerah, mencegah kebocoran anggaran, dan memperkuat akuntabilitas publik,” ujarnya.

Pemprov Sulsel berharap sinergi pengendalian inflasi dan percepatan digitalisasi dapat menjaga stabilitas harga serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah menjelang Ramadan 2026.