MAKASSAR, BERITA-SULSEL.COM – Ketua DPRD Sulawesi Selatan, Andi Rachmatika Dewi, menyuarakan desakan kuat terkait keadilan bagi daerah penghasil nikel. Ia menegaskan bahwa wilayah penghasil harus menerima manfaat ekonomi yang sebanding dengan dampak lingkungan yang mereka tanggung.

Pernyataan tersebut mengemuka saat perempuan yang akrab disapa Cicu ini menghadiri silaturahmi Forum DPRD Provinsi Penghasil Nikel Indonesia (FD-PNI) di Hotel Claro, Makassar, Senin (2/3/2026).

Masyarakat Jangan Hanya Jadi Penonton

Politisi Partai NasDem ini menilai kontribusi daerah penghasil nikel terhadap ekonomi nasional sangat besar. Namun, kenyataannya masyarakat lokal belum merasakan manfaat tersebut secara optimal.

“Kita ini daerah penghasil, tetapi dampaknya belum sepenuhnya masyarakat rasakan. Harus ada keadilan dalam pembagian manfaat agar daerah penghasil tidak hanya menjadi penonton,” tegas Cicu.

Selain masalah ekonomi, Cicu memberikan perhatian khusus pada isu lingkungan. Menurutnya, aktivitas pertambangan membawa konsekuensi ekologis yang langsung menyentuh kehidupan warga sekitar. Oleh karena itu, ia menuntut solusi nyata dari pemerintah pusat untuk membantu pemerintah daerah dalam memulihkan kerusakan lingkungan.

Kesenjangan Devisa dan Kesejahteraan

Senada dengan Cicu, Ketua FD-PNI Moh Arus Abdul Karim menyoroti ketimpangan antara sumbangan devisa dan tingkat kesejahteraan. Meskipun nikel menjadi primadona ekspor, warga di lingkar tambang sering kali masih hidup dalam keterbatasan.

“Faktanya, masyarakat di sekitar tambang belum sepenuhnya menikmati hasil nikel. Forum ini hadir untuk memperjuangkan keadilan bagi daerah penghasil,” ujar Arus.

Memperkuat Posisi Tawar Daerah

Pertemuan di Makassar ini menjadi ajang konsolidasi pimpinan DPRD dari berbagai wilayah, termasuk Sulawesi Tenggara, Papua Barat, dan Maluku Utara. Forum yang terbentuk sejak akhir 2025 di Palu ini membawa misi besar, antara lain:

• Optimalisasi PAD: Mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil (DBH).

• Transparansi Data: Menuntut akses data produksi nikel secara real-time bagi pemerintah daerah.

• Sinkronisasi Regulasi: Memastikan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) sesuai dengan realisasi produksi di lapangan.

Melalui penguatan posisi tawar ini, FD-PNI berharap tata kelola nikel nasional ke depan jauh lebih berpihak pada kepentingan rakyat di daerah penghasil. (*)