MAKASSAR, BERITA-SULSEL.COM – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Mahasiswa Syariah menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Sulawesi Selatan, Rabu (11/03/2026). Mereka menuntut pemerintah menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) karena mengancam stabilitas anggaran pendidikan nasional.

Para demonstran menilai kebijakan ini kontradiktif dengan realitas di lapangan. Meskipun pemerintah bertujuan mulia, namun mahasiswa menemukan fakta bahwa program ini justru mencederai hak-hak dasar siswa dan membebani fiskal negara secara berlebihan.

Soroti Kasus Keracunan dan Anggaran Fantastis

Jenderal lapangan aksi mengungkapkan kekhawatiran mendalam terhadap dampak negatif program yang bergulir masif sejak 2025 tersebut. Berdasarkan data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) per Januari 2026, jumlah korban keracunan makanan mencapai 21.254 orang.

“Angka ini membuktikan lemahnya pengawasan kualitas pangan. Bagaimana mungkin program bergizi justru mengancam keselamatan siswa?” tegas salah satu orator.

Selain masalah keamanan, mahasiswa menyoroti pengalokasikan dana fantastis sebesar Rp335 triliun dalam APBN 2026 untuk MBG. Angka ini mencaplok sekitar 30% hingga 40% dari total anggaran pendidikan nasional yang berjumlah Rp757,8 triliun. Mahasiswa berargumen bahwa pemerintah seharusnya memprioritaskan dana tersebut untuk memperbaiki sekolah yang rusak dan menyejahterakan guru honorer.

Ketimpangan Infrastruktur Sekolah

Pertumbuhan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memang sangat pesat hingga mencapai 21.102 unit pada Januari 2026. Namun, mahasiswa menilai pembangunan ribuan dapur ini sangat kontras dengan kondisi fisik banyak sekolah yang masih memprihatinkan.

Aliansi Gerakan Mahasiswa Syariah membeberkan empat masalah utama yang lebih mendesak:

1. Infrastruktur sekolah yang bocor dan rusak di daerah terpencil.

2. Fasilitas pendidikan yang tidak merata antara kota dan wilayah 3T.

3. Kesejahteraan guru honorer yang masih jauh dari layak.

4. Kekurangan ruang kelas yang memaksa siswa bergantian jam belajar.

DPRD Sulsel Janji Teruskan Aspirasi

Ketua Komisi DPRD Sulsel, Kadir Halid, menerima langsung massa aksi dan mengapresiasi penyampaian aspirasi yang berbasis data tersebut. Ia berjanji akan meneruskan poin-poin keberatan mahasiswa ke tingkat pemerintah pusat.

“DPRD adalah rumah rakyat. Kami akan menindaklanjuti aspirasi ini kepada lembaga terkait agar kebijakan nasional tidak mengabaikan prioritas pendidikan yang lebih mendasar,” ujar Kadir di hadapan mahasiswa.

Setelah membacakan pernyataan sikap, massa membubarkan diri dengan teratur. Walaupun begitu, mereka berjanji akan terus mengawal isu ini hingga pemerintah mengambil langkah nyata untuk memprioritaskan kualitas pendidikan jangka panjang.