MAKASSAR, BERITA-SULSEL.COM – Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Makassar kembali membuktikan kualitasnya sebagai instansi percontohan. Pada Selasa (10/03/2026), BBPOM Makassar menerima kunjungan studi tiru dari Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Utama Makassar guna mendalami strategi pembangunan Zona Integritas.

Pertemuan yang berlangsung di Aula Bajiminasa ini fokus pada berbagi pengalaman meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Kepala BBPOM di Makassar, Yosef Dwi Irwan, menyambut langsung rombongan tersebut bersama tim Agent of Change (AoC).

Berbagi Strategi Enam Area Perubahan

Yosef Dwi Irwan mengapresiasi langkah KSOP Utama Makassar yang memilih instansinya sebagai mitra belajar. Ia berharap forum ini mampu menjadi wadah bertukar informasi teknis mengenai transformasi birokrasi.

“Kami sangat berterima kasih atas kunjungan ini. Semoga pengalaman kami dalam membangun Zona Integritas dapat memberikan manfaat nyata bagi KSOP dalam memberikan pelayanan publik yang lebih baik,” ujar Yosef saat memberikan sambutan.

Selanjutnya, pihak BBPOM Makassar memaparkan materi komprehensif mengenai inovasi pada enam area perubahan. Strategi tersebut mencakup langkah-langkah penguatan akuntabilitas serta penciptaan birokrasi yang benar-benar bersih dari praktik korupsi.

KSOP Targetkan Implementasi Zona Integritas

Sementara itu, Kepala Bagian Tata Usaha KSOP Utama Makassar, Hasanuddin, memuji sambutan hangat dari pihak BBPOM. Menurutnya, keberhasilan BBPOM meraih predikat WBBM merupakan capaian luar biasa yang patut dicontoh oleh instansi pemerintah lainnya di Sulawesi Selatan.

“Kami ingin menyerap praktik-praktik terbaik dari BBPOM untuk kami terapkan di lingkungan KSOP Utama Makassar. Apresiasi setinggi-tingginya kami sampaikan atas kesediaan tim BBPOM berbagi ilmu,” ungkap Hasanuddin.

Acara kemudian berlanjut dengan sesi diskusi interaktif yang sangat dinamis. Kedua instansi saling bertukar solusi atas tantangan yang kerap muncul dalam pelayanan publik. Melalui sinergi ini, pemerintah berharap tata kelola instansi di Makassar semakin berkualitas, transparan, dan berorientasi sepenuhnya kepada kepentingan masyarakat.