PAREPARE, BERITA-SULSEL.COM – Komisi B DPRD Sulawesi Selatan melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Kota Parepare untuk membedah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2025. Langkah ini bertujuan untuk memastikan realisasi program pemerintah provinsi berjalan efektif dan tepat sasaran di daerah.

Evaluasi Program Perekonomian

Dalam pertemuan tersebut, para legislator fokus menelaah capaian sektor ekonomi dan ketahanan pangan. Mereka ingin melihat sejauh mana kontribusi program provinsi terhadap kesejahteraan masyarakat lokal di Parepare. Selain itu, kunjungan ini menjadi sarana pengawasan langsung terhadap proyek-proyek yang menggunakan anggaran daerah.

Anggota Komisi B DPRD Sulsel, Mallarangan Tutu, menegaskan bahwa evaluasi ini sangat krusial. Menurutnya, data dalam dokumen LKPJ harus sinkron dengan fakta yang ada di lapangan agar pemerintah tidak hanya sekadar menyajikan angka.

“Kami turun langsung ke Parepare untuk membedah LKPJ Gubernur 2025. Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang keluar benar-benar memberi dampak nyata bagi masyarakat,” ujar Mallarangan, Senin, (6/4/2026).

Dorong Transparansi Anggaran

Selanjutnya, dewan menyoroti beberapa sektor yang memerlukan perbaikan, terutama terkait distribusi bantuan bagi kelompok tani dan nelayan. Meskipun pemerintah mengklaim capaian tinggi, DPRD tetap meminta bukti konkret di lapangan agar transparansi tetap terjaga.

Oleh karena itu, Komisi B akan membawa hasil temuan dari Parepare ini ke rapat paripurna mendatang. Melalui pengawasan yang ketat, dewan berharap Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mampu meningkatkan performa kerja pada tahun-tahun berikutnya.