MAKASSAR, BERITA-SULSEL.COM – Anggota Komisi B DPRD Sulawesi Selatan dari Fraksi PKS, Mallarangan Tutu, mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel agar lebih terbuka dalam mengelola dana hibah sektor pariwisata. Ia menilai bahwa keterbukaan data merupakan kunci utama untuk memastikan anggaran daerah benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.

Pertanyakan Mekanisme Penyaluran

Mallarangan menyampaikan desakan tersebut saat rapat kerja bersama Dinas Koperasi dan UMKM Sulsel dalam pembahasan LKPJ Gubernur 2025. Dalam forum itu, ia langsung mempertanyakan alokasi serta mekanisme penyaluran dana hibah ke berbagai destinasi wisata di Sulawesi Selatan.

“Perlu ada kejelasan, dana hibah ini disalurkan ke mana saja dan bagaimana pengawasannya di lapangan,” tegas Mallarangan pada Senin, 6 April 2026.

Fokus pada Dampak Ekonomi

Selain menuntut rincian data, ia menekankan bahwa pemerintah tidak boleh hanya membanggakan tingginya serapan anggaran. Sebaliknya, pemerintah harus mampu menunjukkan dampak nyata bagi pelaku UMKM yang berada di sekitar lokasi wisata tersebut.

Oleh karena itu, Mallarangan meminta Pemprov membuka daftar penerima hibah dan sistem pengawasan secara rinci ke publik. Langkah ini bertujuan agar masyarakat dapat ikut mengontrol penggunaan anggaran daerah secara mandiri.

Selanjutnya, ia memperingatkan bahwa setiap rupiah dana hibah harus memberikan kontribusi langsung bagi ekonomi lokal. Jika pengawasan lemah, program tersebut berisiko hanya menjadi proyek fisik tanpa memberikan manfaat jangka panjang bagi warga.

Melalui dorongan ini, DPRD berharap Pemprov Sulsel segera melakukan evaluasi menyeluruh. Dengan transparansi yang lebih baik, kebijakan anggaran ke depan tentu akan jauh lebih akuntabel dan tepat sasaran.