JAKARTA, BERITA-SULSEL.COM – Wakil Menteri Kesehatan RI, dr. Benyamin Paulus Octavianus, melakukan kunjungan kerja strategis ke Kantor Pusat Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Jalan Percetakan Negara, Kamis (16/4/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Wamenkes secara khusus memberikan apresiasi tinggi kepada Kepala BPOM RI, Prof. Dr. Taruna Ikrar, atas keberhasilannya memperkuat sistem kesehatan nasional melalui hilirisasi vaksin dan raihan status bergengsi dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
Kehadiran Wamenkes disambut langsung oleh Prof. Taruna Ikrar beserta jajaran eselon satu BPOM. Pertemuan ini tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga momentum krusial untuk mempertegas kolaborasi dalam membangun kemandirian farmasi nasional agar produk kesehatan dalam negeri mampu bersaing di panggung global.
Keberhasilan WLA: Tonggak Sejarah Farmasi Nasional
Fokus utama pembicaraan kedua tokoh ini adalah pencapaian luar biasa BPOM yang berhasil meraih status WHO Listed Authority (WLA) pada Desember 2025 lalu. Status ini merupakan pengakuan tertinggi dunia terhadap otoritas pengawas obat suatu negara.
Wamenkes menegaskan bahwa keberhasilan ini tidak terlepas dari kepemimpinan Taruna Ikrar yang visioner.
“Kami sangat mengapresiasi kerja keras BPOM. Status WLA ini adalah kunci utama agar produk vaksin dan farmasi kita diakui secara internasional. Ini bukan sekadar prestasi administratif, melainkan bukti bahwa sistem pengawasan kita telah setara dengan standar global terbaik,” ujar dr. Benyamin.
Dengan status WLA, proses ekspor vaksin buatan Indonesia kini menjadi lebih mudah. Hal ini mempercepat program hilirisasi inovasi kesehatan yang selama ini menjadi prioritas pemerintah untuk melepaskan diri dari ketergantungan impor bahan baku obat dan vaksin.
Memperkuat Sistem Keamanan Vaksin (Farmakovigilans)
Selain merayakan capaian WLA, kedua instansi membahas penguatan fungsi farmakovigilans atau sistem pengawasan keamanan obat pasca-edar. Prof. Taruna Ikrar menekankan bahwa pengawasan terhadap Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) menjadi elemen vital dalam menjaga kepercayaan publik.
“Kami berterima kasih atas dukungan penuh Kementerian Kesehatan, terutama dalam fungsi vigilance vaksin. Keberhasilan meraih WLA adalah hasil kerja kolektif lintas instansi. Namun, tugas kita belum selesai. Kita harus mempertahankan standar ini melalui koordinasi yang lebih ketat,” ungkap Prof. Taruna Ikrar.
Sebagai langkah konkret, BPOM dan Kemenkes telah menyusun Rencana Tindak Lanjut (RTL) untuk memenuhi rekomendasi teknis dari WHO. Kerja sama ini mencakup beberapa poin strategis:
-
Penyelarasan Kebijakan: Sinkronisasi aturan antara program imunisasi nasional dengan standar pengawasan obat.
-
Peningkatan Kompetensi SDM: Pelatihan tenaga kesehatan di tingkat nasional hingga daerah untuk melaporkan efek samping obat secara akurat.
-
Penguatan Komnas KIPI: Meningkatkan kapasitas Komite Nasional dan Daerah dalam menilai kausalitas kejadian medis pasca-vaksinasi.
Mendorong Kemandirian Bangsa
Hilirisasi vaksin menjadi target besar yang harus segera tuntas. Wamenkes Benyamin Paulus memastikan bahwa Kemenkes akan terus menyokong BPOM dalam memfasilitasi riset-riset dalam negeri agar segera menjadi produk komersial yang bermutu tinggi.
Melalui sinergi yang harmonis antara regulator (BPOM) dan pelaksana kebijakan kesehatan (Kemenkes), Indonesia optimistis dapat mewujudkan ketahanan kesehatan yang tangguh. Kunjungan ini mengirimkan pesan kuat kepada dunia internasional bahwa sistem kesehatan Indonesia kini lebih transparan, mandiri, dan siap menghadirkan produk medis berkualitas global bagi masyarakat.
Comment